Akhir-akhir ini istilah ndeso yang
sempat dipopulerkan pelawak Tukul Arwana kembali naik daun. Penyebabnya adalah
vidoe yang diunggah oleh putra Presiden Jokowi di media sosial. Pihak yang
tersinggung dengan penggunaan istilah ndeso dalam video
tersebut kemudian melaporkannya ke pihak kepolisian sebagai bentuk ujaran
kebencian.
Menurut sosiolog UGM Arie Sudjito,
istilah ndeso menunjukkan sesuatu yang terbelakang, udig, dan
jauh dari kemajuan (Tempo, 20 Juli 2017). Sementara itu, saat menghadiri acara
Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Bandung pada 2014 silam, pak Jokowi
menyatakan bahwa mereka yang menjelekkannya karena berwajah ndeso telah
merendahkan masyarakat pedesaan yang sebagian besar adalah petani. Hal ini
dapat dipahami dari pernyataan beliau berikut:
"Banyak yang menjelekkan saya,
katanya wajah saya wajah 'ndeso', artinya menjelekkan orang desa kan. Hati-hati
itu artinya meremehkan kita semua kan," (sumatra.bisnis.com,
03 Juli 2014).
Itu artinya, secara tidak langsung, pak
Jokowi memaknai istilah ndeso sebagai sesuatu yang melekat
pada masyarakat pedesaan yang umumnya petani.
Badan Pusat Statistik (BPS)
mengelompokkan daerah pedesaan dan perkotaan di Indonesia dengan menggunakan
sebuah indeks yang dibangun dari sejumlah variabel, seperti kepadatan
penduduk, persentase rumah tangga pertanian, fasilitas perkotaan, sarana
pendidikan formal, dan sarana kesehatan umum.
Berdasarkan pengelompokkan ini, populasi
masyarakat pedesaan (orang desa) diperkirakan mencapai 46.7 persen dari total
jumlah penduduk Indonesia pada 2015 yang mencapai 255.46 juta jiwa.
Itu artinya, hampir separuh penduduk
Indonesia tinggal di desa. Tidak berlebihan kalau ada yang mengatakan
bahwa jika persolan sosial-ekonomi yang membelit masyarakat pedesaan mampu
diselesaikan, maka separuh persolan negeri ini telah terpecahkan.
Urbanisasi yang sangat pesat selama
beberapa dasawarsa terakhir telah mentransformasi negeri ini dari masyarakat
yang bercorak pedesaan menjadi masyarakat urban. Hal ini tercermin dari
peningkatan tajam proporsi penduduk perkotaan (orang kota) dari 22.3
persen pada 1980 menjadi 53.3 persen pada 2015. Proporsi penduduk
perkotaan bahkan diproyeksikan bakal mencapai 66.6 persen pada 2035.
Urbanisasi yang pesat ini disebabkan
oleh dua hal, yakni migrasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota dan
perluasan wilayah perkotaan akibat daerah yang semula pedesaan berkembang
menjadi perkotaan.
Faktanya, kesenjangan pembangunan antara
daerah pedesaan dan perkotaan merupakan realitas yang tidak bisa dipungkiri.
Hal ini nampaknya disebabkan oleh pembangunan yang selama ini lebih berpusat di
daerah perkotaan. Dengan kata lain, pembangunan yang terjadi bias ke kota.
Sejalan dengan makna konotatif yang
melekat pada istilah ndeso, hingga kini masyarakat pedesaan—dalam
banyak hal—jauh tertinggal bila dibandingkan dengan saudara-saudaranya di
perkotaan.
Kesanjangan antara wilayah perkotaan dan
pedesaan tercermin dari indikator sosial-ekonomi, seperti capaian pendidikan.
Pada 2015, misalnya, rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di daerah
pedesaan hanya 6.98 tahun (hanya tamat sekolah dasar), jauh lebih rendah
dibanding penduduk perkotaan yang mencapai 9.61 tahun (tamat sekolah menengah
pertama).
Disparitas desa-kota juga terlihat jelas
dalam persoalan kemiskinan. Hingga kini daerah pedesaan masih menjadi pusat
kemiskinan. Data BPS memperlihatkan bahwa 17.28 juta masyarakat pedesaan
terkategori miskin pada September 2016 dengan pengeluarkan per kapita kurang
dari Rp350.420 per bulan (garis kemiskinan). Angka ini mencakup 62.25 persen
dari total jumlah penduduk miskin yang mencapai 27.76 juta jiwa pada September
2016.
Sektor pertanian merupakan corak utama
aktivitas ekonomi di daerah pedesaan. Karena itu, masyarakat miskin pedesaan
umumnya adalah petani dan buruh tani. Data BPS memperlihatkan, 66.28 persen
kepala rumah tangga miskin di pedesaan bekerja di sektor pertanian. Mereka
adalah representasi—apa yang disebut Prof. Emil Salim dalam artikelnya di koran
Kompas (24 Agustus 2015) sebagai—kaum Marhaen masa kini yang harus diangkat
taraf hidupnya seperti yang dicita-citakan Bung Karno.
Sedihnya, ada indikasi bahwa kondisi
kemiskinan yang dialami masyarakat pedesaan semakin memburuk dalam beberapa
tahun terakhir. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah penduduk sangat
miskin di pedesaan dari 5.83 juta jiwa pada Maret 2014 menjadi 7.47 juta jiwa
pada Maret 2016.
Sejalan dengan hal ini, tingkat
kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan cenderung memburuk
sepanjang Maret 2014-September 2016. Diketahui indeks kedalaman kemiskinan di
pedesaan naik dari 2.26 pada Maret 2014 menjadi 2.32 pada September 2016.
Sementara indeks keparahahan kemiskinan mengalami kenaikan dari 0.57 pada Maret
2014 menjadi 0.59 pada September 2016.
Kenaikan yang sepertinya tidak seberapa
ini sejatinya memberi konfirmasi bahwa kehidupan ekonomi masyarakat miskin
pedesaan kian memburuk. Mereka dihadapkan pada double burdens:
sudah ndeso, melarat pula.
Sekadar diketahui, mereka berkategori
sangat miskin karena memiliki pengeluaran per kapita di bawah Rp280.336 per
bulan (80 persen garis kemiskinan). Dengan kondisi seperti ini bisa dibayangkan
betapa peliknya persoalan kemiskinan yang tengah dialami oleh masyarakat
pedesaan. Bagi mereka, tas Gucci seharga Rp32 juta tentu saja merupakan barang
super mewah yang—kalau bukan karena keajaiban—tak mungkin bakal terbeli
sepanjang hayat mereka.
Itulah sebabnya, anjuran hidup sederhana
bagi presiden dan pejabat tinggi negara lainnya menjadi sangat relevan di
tengah realitas sosial bahwa masih ada puluhan juta penduduk negeri ini yang
tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya hanya untuk sekadar hidup layak.
Boleh dibilang, sebagian besar indikator
sosial-ekonomi yang mengukur progres pembangunan menunjukkan bahwa daerah
pedesaan relatif tertinggal di banding daerah perkotaan. Karena itu,
istilah ndeso sejatinya menyiratkan sebuah tantangan
pembangunan, yakni mengangkat masyarakat miskin pedesaan keluar dari jerat
kemiskinan dan segala macam ketertinggalan yang diakibatkan minimnya akses
terhadap pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan) dan pembangunan yang selama
ini bias ke kota. Dengan demikian, kehidupan mereka bisa menjadi lebih
bermartabat seperti suadara-saudaranya di kota. (*k)
Komentar
Posting Komentar