Kadir Ruslan. Diberdayakan oleh Blogger.

Akurasi Data Surplus Beras 2014


Tahun ini bukan hanya tahun politik, tapi juga tahun pembuktian terwujudnya sejumlah target politik pemerintahan SBY-Budionoyang sudah di ambang senja.

Salah satu target itu adalah surplus beras 10 juta ton. Maklum, hingga kini beras masih memiliki nilai politis sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah di bidang pangan.

Di atas kertas, pencapaian target ambisius ini sangat ditentukan olehakurasi data yang digunakan dalam perhitungan surplus. Pendek kata, tercapai atau tidaknya target ini membutuhkan justifikasi data statistik.

Data pokok yang digunakan dalam perhitungan surplus beras adalah data produksi padi yang dikonversi ke beras dan data konsumsi beras.Soal akurasi, kedua data ini kerap menuai kritikan dari banyak kalangan.

Data produksi padi ditengarai over-estimated atau lebih tinggi dari angka yang sebenarnya. Akibatnya, disasosiasi antara produksi, stok, dan harga beras di pasarkerap terjadi.
Pada 2011, misalnya, data menunjukkan produksi beras cukup melimpah. Namun, pada saat yang sama, Bulog mengalami kesulitan dalam pengadaan beras, dan harga beras di pasar merangkak naik karena kekurangan suplai. Impor beras sepanjang 2011 bahkan nyaris 3 juta ton. Padahal, surplus ditaksir mencapai 4 juta ton.

Sementara itu, angka konsumsi beras nasional sebesar 139 kilogram per kapita per tahun, selain dianggap ketinggian, asal-usulnya juga dipertanyakan. Sejumlah kalangan bahkan menganggap angka ini merupakan hasil kesepakatan politis,ketimbang hasil hitung-hitungan ilmiah.

Pada awal bulan ini (3 Maret), BPS telah merilis angka sementara produksi padi pada 2013. BPS melaporkan, produksi padi pada tahun lalu mencapai 71,3 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara dengan 40,6 juta ton beras. Menurut kalkulasi pemerintah, angka ini menunjukkan surplus beras mencapai 7 juta ton pada 2013. Itu artinya, target surplus 10 juta ton kemungkinan bakal sulitdiwujudkan.

Menariknya, bila menggunakan angka konsumsi beras terbaru hasilsurvei BPS pada 2012, yakni sebesar 114 kilogram per kapita per tahun, surplus beras pada tahun lalu ternyata nyaris menembus 12 juta ton.

Artinya, pencapaiaan target surplus beras 10 juta ton telah berhasil direngkuh. Tapi, mengapa tak ada pernyataan resmi dari pemerintah bahwa target ambisius ini telah tercapai?

Tentu janggal, dan kejanggalan ini membuktikan, data produksi memang over-estimateddan perlu dikoreksi. Karena itu, perbaikan data produksi sebagai pijakan justifikasi pencapaian target surplus mutlak dilakukan. Bila tidak, surplus hanya angka-angka di atas kertas.

Telah lama diketahui, kelemahan utama dalam perhitungan produksi padi adalah pengumpulan data luas panen yang tidak didasarkan pada survei statistik. Metode yang lazim digunakan adalah pandangan mata atau eye estimate. Dalam prakteknya, petugas hanya datang ke sawah yang tanaman padinya siap dipanen kemudian memperkirakan luasnya. Masih mending petugas datang ke sawah, bagaimana kalau perkiraan luas panen dilakukan di atas meja?

Karena itu, mengingat pentingnya akurasi data produksi padi/beras dalam perumusan kebijakan, pengumpulan data luas panen mesti segera dibenahi dan didasarkan pada survei statistik. Misalnya, dengan memanfaatkan data citra satelit resolusi tinggi. Teknologi dan sumberdayanya sudah tersedia, yang dibutuhkan hanya komitmen dan keseriusan pemerintah. (*)


Pangan dan Penduduk


Buku "Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035” telah diluncurkan oleh Presiden SBY di Istana Negara beberapa waktu lalu (29 Januari 2014). Hasil proyeksi menunjukkan, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2035 bakal mencapai 305,6 juta jiwa. Pertanyaannya, apakah negeri ini mampu mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk sebanyak itu?

Dalam konteks Indonesia, beras adalah komoditas pangan utama. Konsumsi beras nasional saat ini mencapai 139 kilogram per kapita per tahun. Itu artinya, bila angka konsumsi beras tidak bisa ditekan, kebutuhan beras nasional pada tahun 2035 bakal mencapai 43 juta tonatau setara dengan 76 juta ton gabah dalam kualitas gabah kering giling (GKG). Pertanyaannya, mampukah kita menyediakan beras sebanyak itu tanpa harus mengimpor dari luar negeri (swasembada), di tengah daya dukung sektor pertanian yang dari hari ke hari terus menurun?

Tak bisa dimungkiri, selama ini kebijakan pertanian kita terlalu berorientasi pada peningkatan produksi padi/beras. Akibatnya, Indonesia sangat bergantung pada komoditas ini sebagai bahan pangan utama. Padahal, potensi komoditas pangan lain seperti jagung dan umbi-umbian sebagai alternatif pengganti beras sangat besar untuk dikembangkan. Orientasi yang keliru ini sebetulnya warisan orde baru, namun tetap dipertahankan hingga kini.

Buah dari kebijakan pertanian yang bias ini tercermin dari statistik produksi tanaman pangan (padi dan palawija) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 3 Maret 2014. BPS melaporkan, produksi padi pada tahun 2013 mencapai 71,3 juta ton gabah kering giling atau naik sebesar 2,24 juta ton (3,24 persen) dibanding tahun 2012. Sayangnya, di tengah moncernya kinerja produksi padi pada tahun lalu, produksi komoditas palawija seperti jagung, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar justru mengalami penurunan yang cukup tajam.

Produksi jagung dan kedelai, misalnya, masing-masing turun sebesar 0,88 juta (4,54 persen) dan 63 ribu ton (7,47 persen). Konsekuensinya, swasembada kedua komoditas ini, yang ditargetkan bakal tercapai pada tahun ini, bakal jauh panggang dari api. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, impor jagung dan kedelai kemungkinan besar bakal lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

Nampaknya, statistik produksi tanaman pangan yang dirilis BPS ini mengkonfirmasi bahwa pada tahun lalu energi pemerintah habis tersedot untuk menggenjot produksi padi. Maklum, saja, pada tahun ini, salah satu target ambisius pemerintah di bidang pangan, yakni surplus beras 10 juta ton bakal dibuktikan, tercapai atau tidak.

Bila dirunut ke belakang, data statistik menunjukkan produksi padi nasional dalam dua puluh tahun terakhir hanya meningkat sebesar 23juta ton atau tumbuh sekitar 2 persen per tahun. Sementara itu, jumlah penduduk telah bertambah nyaris 70 juta jiwa. Jadi, tidak mengherankan bila dalam dua pulah tahun terakhir Indonesia lebih sering menjadi net importer beras ketimbang net exporter karena kebutuhan beras yang terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk.

Kinerja produksi sangat ditentukan oleh dua hal: produktivitas dan luas lahan. Meski menunjukkan tren peningkatan dalam dua puluh tahun terakhir, produktivitas padi cenderung melandai. Sementara itu, perkembangan luas lahan sawah sedikit mengkhawatirkan.Betapa tidak, dalam dua puluh tahun terakhir, luas lahan sawah telah berkurang sekitar dua juta hektar. Karena itu, derasnya laju konversi lahan sawah dalam beberapa tahun terakhir harus menjadi perhatian pemerintah.

Tak bisa dihindari, peningkatan jumlah penduduk akan selalu dibarengi dengan peningkatan kebutuhan lahan untuk pemukiman, fasilitas publik, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Sayangnya, selama ini kebutuhan akan lahan itu dipenuhi dengan mengkonversi lahan-lahan sawah produktif ke penggunaan non-pertanian seperti yang terjadi secara masif di Pulau Jawa.

Hal ini tentu merupakan ancaman bagi keberlanjutan produksi padi/beras nasional. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa dibayangkan bagaimana negeri ini bakal mencukupi kebutuhan pangan, khususnya beras, bagi 300 juta lebih penduduknya? Karena itu, tidak ada jalan lain bagi pemerintah, produksi beras nasional harus digenjotsedemikian rupa dengan meningkatkan produktivitas dan mencetak sawah-sawah baru, serta mempertahankan sawah-sawah produktif yang masih ada. (*)



Impor dan Statistik Beras


Kisruh beras impor kualitas premium asal Vietnam belum jelas ujungnya.Seperti diketahui, ihwal kisruh tersebut, pemerintah memutuskan untuk menghentikan sementara (moratorium) importasi beras khusus atau kualitas premium selama enam bulan mendatang sembari membenahi kembali tata niaga impor beras.

Meski sah saja,beras impor selalu menuai tanggapan negatif dari publik. Tak peduli beras impor tersebut kualitas premium atau medium. Bagi Indonesia yang luas sawahnya mencapai 8 juta hektar, impor beras sungguh keterlaluan. Bukti bahwa bangsa ini lemah dalam soal kemandirian pangan.

Galibnya, dalam soal importasi beras kualitas premium, yang dilakukan pemerintah bukan sekedar moratorium, tapi penghentian secara permanen. Pasalnya, selain membuka peluang masuknya beras illegal, produk substitusi untuk beras kualitas premium yang diimpor selama ini sebetulnya bisa dihasilkan di dalam negeri. Beras jenis Rojolele dan Cianjur, misalnya, memiliki kualitas yang setara dengan beras impor kualitas khsusus, seperti Japonica, Basmati, dan Thai Hom Mali.

Selain itu, selama ini importasi beras kualitas premium sebetulnya hanya ditujukan untuk memenuhi selera pasar atau kebutuhan konsumen segmen tertentu dengan jumlah yang terbatas. Karena iut, bila pemerintah memiliki keberpihakan terhadap petani dan kepentingan produksi dalam negeri, produksi beras lokal kualitas premium mestinya digenjot.

Akurasi data
Bagaimana dengan beras kualitas medium? Diketahui, menurut undang-undang, importasi beras jenis ini hanya boleh dilakukan oleh Bulog untuk stabilisasi harga beras di dalam negeri.

Selama ini, indikator utama yang dijadikan pijakan perlu atau tidaknya importasi beras oleh Bulog adalah harga pasar beras termurah. Bila harga beras termurah 25 persen lebih mahal dari harga pembelian pemerintah (HPP), Bulog akan melakukan impor beras.

Indikator yang juga dijadikan pijakan adalah stok beras yang dimiliki oleh Bulog. Bila stok di bawah level aman (kurang dari 2 juta ton), impor beras harus dilakukan.

Pertanyaannya, mengapa bukan data produksi beras di dalam negeri yang dijadikan acuan utama untuk memutuskan perlu atau tidaknya impor beras?

Selama ini, data produksi beras hanya menjadi bahan pertimbangan. Tidak lebih dari itu. Berdasarkan data produksi yang ada, Kementerian Pertanian (Kementan) hanya bisa memberi rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan impor. Keputusan tetap di tangan Bulog berdasarkan kondisi stok dan harga beras di pasar.

Data produksi beras tidak bisa dijadikan indikator utama perlu atautidaknya impor karena selama ini kerap terjadi disasoiasi antara data dengan kondisi stok dan harga beras di pasar.

Surplus acapkali hanya sekedar angka-angka di atas kertas (semu). Data menunjukkan produksi beras melimpah. Tapi pada saat yang sama, Bulog mengalami kesulitan dalam pengadaan beras dan harga beras di pasar merangkak naik, yang merupakan indikasi kekurangansuplai.

Pada tahun 2011, misalnya, data menunjukkan produksi beras cukup melimpah. Namun, pada saat yang sama, Bulog mengalami kesulitan dalam pengadaan beras, dan harga beras di pasar merangkak naik karena kekurangan suplai. Impor beras sepanjang 2011 bahkan nyaris 3 juta ton. Padahal, surplus ditaksir mencapai 4 juta ton.

Meski disasosiasi ini bisa jadi disebabkan oleh market power atau praktek kartel yang dilakukan oleh pedagang perantara seperti yang lazim terjadi pada komoditas pangan strategis lainnya, hal ini sebetulnya merupakan petunjuk bahwa data produksi beras tidak akurat.

Secara faktual, akurasi data produksi beras memang lemah. Persoalan ini telah banyak disorot oleh sejumlah kalangan. Kritik dan desakan agar akurasi data diperbaiki juga telah sering disuarakan. Namun hingga kini belum ada kemajuan yang berarti.

Produksi beras nasional dihitung dari produksi padi nasional yang dikalikan dengan laju konversi sebesar 0,57 sehingga diperoleh beras yang siap dikonsumsi untuk pangan.

Selama ini, produksi padi nasional dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan metode yang nyaris tidak pernah berubah sejak tahun 1973.
Produksi padi dihitung dengan mengalikan data luas panen dengan data produksi per hektar (produktivitas).

Data luas panen dikumpulkan oleh mantri tani (petugas dinas pertanian di tingkat kecamatan) secara rutin setiap bulan dengan pendekatan blok pengairan, penggunaan pupuk, informasi dari aparat desa, dan penaksiran dengan pandangan mata (eye estimate). Hasil penaksiran luas panen kemudian disetor ke BPS.

Di lapangan, metode yang banyak digunakan adalah pendekatan terakhir. Dalam prakteknya, petugas hanya datang ke sawah yang tanaman padinya siap dipanen kemudian memperkirakan luasnya. Masih mending petugas datang ke sawah, bagaimana kalau perkiraan luas panen dilakukan di atas meja?
Dalam teori statistik, data luas panen yang dikumpulkan oleh petugas dinas pertanian disebut catatan administrasi sehingga tidak bisa dihitung dan dievaluasi tingkat akurasinya. Idealnya, pengumpulan data luas panen dilakukan dengan menggunakan survei statistik(objective measurement).

Sementara itu, pengumpulan data produktivitas dilakukan melalui survei statistik yang disebut Survei Ubinan. Produktivitas ditaksir dengan mengobservasi produksi tanaman padi pada 73.109 plot berukuran 2,5x2,5 m2. Pengumpulan data produktivitas sebagian dilakukan oleh petugas dinas pertanian dan sebagian lagi dilakukan oleh petugas BPS.

Jadi, angka produksi padi/beras yang selama ini disebut sebagai “angka BPS” sejatinya merupakan hasil kompromi antara dua sistem pengumpulan data yang berbeda, dan bukan sepenuhnya angka BPS.

Upaya perbaikan
Kelemahan utama dalam perhitunga produksi padi/beras nasional pengumpulan data luas panen yang tidak menggunakan survei statistik. Hasil kajian yang dilakukan oleh BPS pada tahun 1996 hingga 1997 menemukan bahwa data luas panen yang dikumpulkan oleh mantra tani di Pulau Jawa mengalami overestimate atau lebih tinggi dari angka yang sebenarnya. Besarnya overestimate ditaksir mencapai 17 persen. Akibatnya, data produksi padi/beras juga overestimate.

Karena hingga kini belum ada perubahan dalam metode pengumpulan data luas panen, saat ini overestimate pada data produksi dipastikan lebih besar lagi akibat akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagian kalangan bahkan memperkirakan besarnya overestimatesudah di atas 20 persen.

Overestimate pada data luas panen sebetulnya sangat mudah dibuktikan dengan mengamati tren data luas panen yang dilaporkan terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara pada saat yang sama kita tahu luas lahan sawah terus menyusut akibat derasnya laju konversi lahan sawah ke lahan non-pertanian yang terjadi secara masif di wilayah-wilayah yang merupakan sentra produksi padi nasional.

Data menunjukkan, dalam 20 tahun terakhir luas lahan sawah telah berkurang 2 juta hektar. Namun luas panen justru terus meningkat dari 10,99 juta hektar pada tahun 1993 menjadi 13,77 juta hektar pada tahun 2013.

Perbaikan metode pengumpulan data luas panen sebetulnya sedang dilakukan. Metode baru  yang didasarkan pada survei statistik sedang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama dengan BPS. Metode ini memadukan teknik statistik (probability sampling) dan teknologi penginderaan jauh (remote sensing), dan bakal diimplementasikan pada tahun 2016.

Begitupula dengan data produktivitas, akurasinya juga terus ditingkatkan dengan menambah sampel. Namun demikian, meski sampel terus ditambah, jumlah sampel untuk penaksiran produktivitas sebetulnya masih kurang. Saat ini, satu sampel plot ubinan dengan ukuran 6,25 m2 digunakan untuk menaksir produktivitas padi pada lahan seluas 188 hektar. Tentu kurang memadai untuk menggambarkan keragaman produktivitas yang dipengaruhi banyak faktor, seperti teknologi budidaya, jenis varietas,dan tingkat kesuburan tanah.

Solusi paling ideal untuk perbaikan akurasi data produksi padi/beras nasional sebetulnya adalah dengan menyerahkan sepenuhnya  pengumpulan data produksi padi/beras kepada BPS. Dengan kata lain, sistem pengumpulan data yang ada saat ini sudah semestinya ditinggalkan. Dengan sistem yang ada saat ini, tak bisa dimungkiri konflik kepentingan pasti terjadi mengingat 75 persen data yang digunakan dalam perhitungan produksi/beras nasional dikumpulkan oleh petugas dinas pertanian.
Selain itu, data produksi padi/beras sebetulnya termasuk data yang penggunaannya lintas sektor, dan menurut Undang-Undang No.16 tahun 1997 tentang statistik  data seperti ini termasuk statistik dasar yang pengumpulannya harus dilakukan oleh BPS. (*)


Kinerja DKI dalam Penurunan Kemiskinan


Persoalan pelik yang tengah dihadapi Jakarta dewasa ini bukan hanya banjir dan macet, tapi juga kemiskinan kota yang kronik. Fenomena kemiskinan dapat dengan mudah dijumpai di berbagai tempat, seperti bantaran kali, pinggiran rel kereta api, dan kawasan kumuh lainnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, dalam setahun terakhir, perkembangan kemiskinan di Jakarta belum menunjukkan kemajuan yang mengesankan. Persentase penduduk miskin bahkan mengalami peningkatan dari 3,70 persen pada September 2012 menjadi 3,72 persen padaSeptember 2013. Itu artinya, kinerja Jokowi dalam soal pengentasan kemiskinan di ibu kota belum maksimal.

Celakanya, bukan hanya kemiskinan yang menjadi masalah serius di ibu kota, Kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin juga semakin melebar. Data BPS menunjukkan, Jakarta adalah salah satu provinsi dengan kesenjangan ekonomi yang paling buruk di tanah air. Hal ini ditunjukkan oleh rasio gini Jakarta yang mencapai 0,433 poin pada September 2013. Angka ini tertinggi nomor 4 dari 33 provinsi di Indonesia.

Rasio gini sebesar 0,433 menunjukkan, kemajuan ekonomi yang terjadi di ibu kota tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Boleh jadi yang diuntungkan hanyalah kelompok penduduk kelas menengah dan kaya, bukan wong cilik!

Sebetulnya, persoalan kemiskinan adalah masalah nasional, bukan hanya fenomena khas ibu kota.Faktanya, masih banyak provinsi yang potret kemiskinannya lebih parah dibanding Jakarta. 
Dalam sepuluh tahun terakhir, kinerja pemerintah dalam pengentasan kemiskinan boleh dibilang sudah cukup baik. Hal iniditunjukkan oleh perkembangan kemiskinan yang terus menurun.
Namun demikian, penurunan yang terjadi belum seperti yang diharapkan. Faktanya, meski anggaran untuk penanggulangan kemiskinan terus ditingkatkan hingga hampir mencapai 100 triliun pada tahun lalu, laju penurunan jumlah penduduk miskin cenderung lambat. 

Data BPS menunjukkan, pada September 2013, jumlah penduduk miskin mencapai 28,55 juta jiwa atau sekitar 11,47 persen dari total penduduk. Angka ini masih jauh dari terget yang telah dipatok pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2009-2014, yang menargetkan persentase penduduk miskin sebesar 8-10 persen.

Menurut para ahli, penyebab hal ini adalah berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan selama ini lemah dalam implementasi, monitoring, dan evaluasi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak berkualitas meski mencatatkan angka yang tinggi.
Pertumbuhan ekonomi lebih ditopang oleh sektor jasa (non-tradable) yang sama sekali tidak memberi nilai tambah ekonomi pada kelompok penduduk miskin. Sektor pertanian yang menjadi tumpuan hidup penduduk miskin justru melempem.

Secara faktual, kemiskinan masih berpusat di sektor pertanian. Sekitar 63 persen penduduk miskin ada di desa, dan itu di sektor pertanian. Karena itu, kinerja penanggulangan kemiskinan amat bertalian erat dengan kinerja sektor pertanian.

Sayangnya, dalam sepuluh tahun terakhir, sektor ini tidak pernah tumbuh di atas empat persen, kecuali pada 2008 tumbuh 4,8 persen. Revitalisasi sektor pertanian yang digaungkan selama ini hanya sekedar wacana.

Karena itu, jika nanti Jokowi terpilih sebagai presiden. Pengentasan kemiskinan harus menjadi agenda utama. Hal ini merupakan bukti bahwa Jokowi dan PDIP memang memperjuangkan nasib wong cilik.Indonesia hebat hanya pepesan kosong bila jumlah penduduk miskin masih tinggi.
Revitalisasi sektor pertanian juga harus menjadi agenda utama. Karena hanya dengan memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani, pengentasan kemiskinan akan maksimal. Dalam soal ini, Jokowi harus membuktikan bahwa ia seorang “sukarnois”. Sejarah bangsa ini menunjukkan, hanya Soekarno satu-satunya presiden negeri ini yang betul-betul memperjuangkan nasib petani. (*)


Inflasi dan Kemiskinan di Ibu Kota



Kinerja Jokowi dalam soal pengentasan kemiskinan dalam setahun terakhir masih belum maksimal. Hal ini tercermin dari profil kemiskinan Provinsi DKI Jakarta yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli.

BPS mencatat, pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin—yakni penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan lebih kecil dari  Rp447.797—di Jakarta mencapai 393,98 ribu orang atau mencakup 3,92 persen dari total jumlah penduduk Jakarta. Itu artinya, jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 22,28 ribu orang bila dibandingkan dengan kondisi pada September 2013.
Jumlah penduduk miskin juga mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2013. BPS mencatat, jumlah penduduk miskin pada Maret tahun lalu mencapai 352,96 ribu orang atau 3,55 persen dari total penduduk. Itu artinya, dalam setahun terakhir jumlah penduduk miskin bertambah sebanyak 41,02 ribu orang.

Inflasi
Seperti diketahui, inflasi atau kenaikan harga-harga barang dan jasa sangat memengaruhi perkembangan jumlah penduduk miskin. Apalagi, bila inflasi yang terjadi digerakkan oleh kenaikan harga-harga bahan makanan yang merupakan kebutuhan pokok penduduk miskin. Hal ini disebabkan sekitar 60-70 persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pendek kata, inflasi yang tinggi bakal menggerus daya beli penduduk miskin sehingga mengoreski tingkat kesejahteraan mereka.

Itulah sebab, pengendalian inflasi menjadi sangat penting. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan Bank Indonesia (BI), tapi juga pemerintah daerah. Pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam pengendalian inflasi tercermin dari pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dalam tim ini, pemda berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.

Mudah diduga, kenaikan jumlah penduduk miskin di Jakarta dalam setahun terakhir tidak lepas dari sumbangan inflasi yang terjadi sepanjang Maret 2013- Maret 2014. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada September 2013 disebabkan  oleh kanaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada akhir Juni 2013. Kebijakan tidak populer ini memicu inflasi Jakarta hingga mencapai 3,16 persen pada Juli 2013.  Sementara itu, kenaikan jumlah penduduk miskin pada Maret 2014 nampaknya disebabkan inflasi sepanjang Desember 2013-Februari 2014 yang relatif tinggi sebagai efek dari tingginya permintaan terhadap barang dan jasa saat Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.

Karena itu, pengendalian inflasi memegang peranan penting bagi keberhasilan Pemda DKI dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Jakarta. Sayangnya, kinerja Pemda DKI dalam soal pengendalian inflasi belum maksimal. Hal ini tercermin dari pergerakan angka inflasi Jakarta, yang secara umum, di atas angka inflasi nasional dalam setahun terakhir. BPS mencatat, laju inflasi sepanjang Juni 2013-Juni 2014 (year on year) di Jakarta mencapai 7,09 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar  6,7 persen. (*)