Label

Kadir Ruslan. Diberdayakan oleh Blogger.

Cara Mendapatkan Buku Membaca Indonesia


This book contains dozens of articles that were posted in Kompasiana by the author during 2014-2015. Those articles cover a wide range of economic issue such as poverty, inequality, food security, etc. You can access the book by clicking this link

https://www.academia.edu/35617196/MEMBACA_INDONESIA.pdf

Susahnya Menghitung Jumlah Si Miskin


Statistik kemiskinan merupakan salah satu data strategis yang secara rutin dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berhubung kemiskinan telah menjadi agenda pembangunan sekaligus agenda politik pemerintah, selama ini data kemiskinan hasil perhitungan BPS selalu mendapat perhatian yang luas dari publik.

Sayangnya, ketika data kemiskinan dirilis oleh BPS ke khalayak, tidak sedikit orang yang justru meragukan bahkan tidak percaya dengan data tersebut. Independensi BPS selalu dipersoalkan kala melaporkan bahwa kemiskinan mengalami penurunan.

Ada anggapan bahwa data kemiskinan yang diwartakan BPS telah dimanipulasi dan diramu sedemikian rupa untuk menyenang-nyenangkan pihak yang berkuasa. Atau lebih parah lagi, BPS dituduh telah berbohong atas data kemiskinan yang dilaporkannya. Tuduhan yang tentu saja membuat mereka yang telah bekerja keras untuk menghasilkan data tersebut terluka.

Ruang untuk mempersoalkan akurasi data kemiskinan BPS memang terbuka. Bahwa dalam kegiatan pengumpulan data masih dijumpai sejumlah kelemahan dan kekurangan adalah hal yang tak bisa ditampik. Tapi tuduhan memanipulasi dan meramu angka, apalagi berbohong, sungguh tak bisa diterima.

Sedikit yang tahu bahwa pekerjaan menghitung jumlah si miskin sejatinya bukanlah pekerjaan yang mudah. Betul-betul melelahkan, menguras tenaga dan pikiran, bahkan terkadang menguras harga diri. Dalam publikasinya yang bertajuk, Handbook on Poverty + Inequality, Bank Dunia menyebutkan, “It takes time, energy, and money to measure poverty...”.

Sebetulnya, kesulitan dalam perhitungan jumlah si miskin bukanlah pada kerumitan formula yang digunakan. Tetapi, bahan baku (data) yang harus disiapkan untuk melakukan perhitungan.
Dalam prakteknya, bahan baku untuk perhitungan jumlah si miskin diperoleh dari sebuah survei yang memotret langsung pengeluaran konsumsi rumah tangga (household surey). Di Indonesia, survei seperti ini dikenal dengan nama Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang telah diselenggarakan BPS secara konsisten sejak tahun 1984.

Data pengeluaran konsumsi rumah tangga hasil SUSENAS merupakan satu-satunya bahan baku perhitungan jumlah si miskin di Indonesia. Karenanya, untuk keperluan menghitung jumlah si miskin di Indonesia, data hasil SUSENAS tidak hanya digunakan oleh BPS, tetapi juga oleh Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB)—dengan standar kemiskinan yang berbeda.

Saat ini, SUSENAS diselenggarakan empat kali dalam setahun dengan responden mencapai 68.000 rumah tangga yang menyebar di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Dalam prakteknya, mencacah 68.000 sampel rumah tangga bukanlah hal yang mudah. Bayangkan, kegiatan mencacah sampel sebanyak itu hanya dilakukan oleh sekitar 6.000 petugas.

Kalau kuesioner yang digunakan sederhana , mungkin tak menjadi soal. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kuesioner SUSENAS yang dirancang untuk memotret pengeluaran rumah tangga secara rinci itu bukan main tebalnya. Ada sekitar 300 item pertanyaan yang harus dituntaskan oleh petugas untuk sekali wawancara dengan satu kuesioner SUSENAS. Semua item pengeluaran harus ditanyakan, tak boleh ada yang terlewat, mulai dari pengeluaran untuk beras, garam,  hingga (mohon maaf) pembalut wanita. Karenanya, waktu wawancara efektif untuk satu responden minimal 2,5 setengah jam.

Tidak jarang, kesulitan di lapangan kian bertambah dengan beratnya medan tugas. Tenaga terkuras bukanhanya untuk wawancara, tetapi juga untuk menjangkau responden. Asal Anda tahu saja bahwa negeri ini sangat luas, mencapai 1,9 juta km2. Dan, masih banyak tempat di negeri ini yang infrastrukturnya buruk minta ampun.

Anda mungkin tak percaya kalau ada petugas yang nyaris tewas, karam dilamun ombak di Kepulauan Aru, Maluku, atau nyaris terjungkal ke dalam jurang di pedalaman Mamuju (maju mundur jurang), Sulawesi Barat, saat berusaha menyambangi responden untuk diwawancarai dalam pelaksanaan SUSENAS.

Data kemiskinan yang tersaji di ruang publik memang layak disoal akurasinya. Tapi ketahuilah, data tersebut dihasilkan dari proses yang tidak mudah. (*)


Statistik dan Demokrasi


Di negara maju seperti Amerika Serikat (AS), statistik boleh dibilang adalah salah satu pilar demokrasi. Pemanfaatan informasi berupa data-data statistik menjadikan output proses elektoral sangat berkualitas karena didasarkan pada penilaian atas kinerja yang terekam melalui angka-angka statistik.

Tengoklah kampanye pemilihan presiden AS baru-baru lalu, betapa angka-angka statistik resmi (official statistics) mendapat posisi penting dalam materi kampanye setiap calon untuk merebut hati pemilih.  Tidak heran kalau kemudian di AS, deskripsi mengenai kinerja pemerintah—umumnya terkait kondisi ekonomi—yang tergambar melalui angka-angka statistik resmi menjadi faktor yang sangat menentukan keputusan pemilih saat menjatuhkan pilihan di bilik suara.

Sayang, di Indonesia peran statistik dalam kehidupan demokrasi belum seperti di AS meskipun katanya kita adalah negara demokratis terbesar ketiga di dunia. Dalam pemilihan presiden atau kepala daerah, misalnya, sebagian besar pemilih kita lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sama sekali tidak berkorelasi dengan kualitas calon, contohnya popularitas.

Ini tentu merupakan tantangan bagi para statistikawan yang berkecimpung di ranah statistik resmi: bagaimana menumbuhkan yang namanya budaya statistik (statistics culture) di masyarakat. Para pegiat statistik resmi tidakhanya dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas (akurat dan dapat dipercaya), tetapi juga mampu mengkomunikasikan statistik yang dihasilkan dengan baik kepada publik.

Menyesatkan

Kalau mau jujur, di Indonesia apresiasi publik terhadap statistik resmi yang dirilis pemerintah—dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS)—masih sangat rendah. Sebagian publik bahkan justru tidak percaya dan menganggapnya hanyalah sebagai alat pencitraan pemerintah. Hal seperti ini memang wajar saja terjadi. Namun bakal sangat berbahaya jika sikap abai dan penolakan terhadap statistik resmi dilakukan secara membabi-buta. Ujung-ujungnya yang terjadi adalah penyangkalan terhadap fakta kemajuan.

Di samping statistik resmi yang dirilis pemerintah, dewasa ini publik juga kerap disuguhi ragam statistik yang disajikan oleh lembaga-lembaga non-pemerintah. Misalnya, terkait pemilihan presiden yang bakal di helat di 2014 nanti, belakangan ini kita sering disuguhi hasil survei tentang tingkat keterpilihan (elektabilitas) sejumlah tokoh yang dirilis berbagai lembaga survei.

Hal ini tentu sangat positif terkait pemanfaatan statistik dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, karena informasi yang dihasilkan melalui suatu kegiatan statistik (survei) sifatnya satu arah, yakni publik—yang umumnya awan tentang statistik—tidak bisa melakukan semacam verifikasi silang terkait kesahihan dan keterandalan metode survei yang digunakan, para pegiat survei dituntut profesional berdasarkan prinsip-prinsip ilmu statistik.


Tentu akan sangat berbahaya jika para pegiat survei tidak profesional. Misalnya, hasil survei ditentukan oleh siapa yang mendanai alias sesuai pesanan. Yang seperti ini tentu tak baik dan tak sehat untuk kehidupan demokrasi kita karena setiap hasil survei yang dirilis di ruang publik—meskipun sebetulnya menyesatkan—bisa memengaruhi persepsi publik dalam spektrum yang luas.(*)

Wanita Tangguh Pengumpul Data


Negeri ini tak pernah sepi dari perempuan-perempuan luar biasa yang terus membaktikan diri untuk pembangunan negeri. Mereka telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negaranya di berbagai ladang pengabdian.

Di Badan Pusat Statistik (BPS) pun demikian, pengabdian untuk mempersembahkan statistik berkualitas bagi pembangunan negeri juga tidak lepas dari kontribusi perempuan-perempuan luar biasa, yang telah bekerja keras dalam kegiatan pengumpulan data di lapangan.

Di BPS, petugas pengumpul data di lapangan atau surveyor disebut Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Disebut KSK karena wilayah kerja mereka mencakup satu kecamatan. Idealnya, untuk setiap satu kecamatan di Indonesia harus memiliki seorang KSK. Namun karena keterbatasan sumber daya, kondisi ideal ini belum bisa terpenuhi. Bayangkan, ada sekitar 7 ribu kecamatan di Indonesia.
Tugas KSK boleh dibilang lumayan berat dengan tanggung jawab yang besar. Berat karena nyaris saban hari mereka harus berada di lapangan, mengunjungi dan mewawancarai responden. Terkadang  bahkan tak mengenal waktu dan beratnya medan tugas.

Karenanya, para KSK sering dijuluki “ikan kering.” Pasalnya, meskipun panas terik membakar kulit, mereka tetap harus wara-wirikeliling kampung untuk menemui responden dan mengumpulkan data. Itulah sebab salah satu syarat menjadi KSK adalah bisa mengendarai sepeda motor dengan mahir.
Para KSK  juga kerap dijuluki “kelelawar.” Karena meskipun hari sudah gelap, masih ada di antara mereka  yang harus mengunjungi responden untuk wawancara bahkan tidak jarang juga harus begadang semalaman saat semua orang terlelap tidur untuk membersihkan dan membetulkan isian kuesioner.

Karena beratnya beban tugas, posisi KSK sebagian besar diisi oleh kaum lelaki. Namun belakangan ini trennya mulai berubah, posisi KSK tidak lagi menjadi monopoli  kaum lelaki. Kini, KSK perempuan semakin banyak jumlahnya. Mereka umumnya muda-muda dan memiliki idealisme dan semangat juang yang tinggi dalam mengumpulkan data. Mereka juga memiliki latar belakang akademik yang baik karena umumnya sarjana strata satu (minimal Diploma III). Bahkan, tidak jarang di antara mereka merupakan sarjana Statistika dan Matematika jebolan dari kampus-kampus ternama seperti Universitas Padjajaran dan Universitas Gadjah Mada.

Meskipun perempuan, jangan sekali-kali meremehkan ketangguhan mereka di lapangan. Medan tugas yang berat di berbagai pelosok negeri telah menjadi saksi ketangguhan mereka dalam mengumpulkan data untuk pembangunan negeri.


Serupa dengan para KSK pria, para KSK perempuan adalah ujung tombak BPS. Mata rantai yang sangat penting dari kegiatan pengumpulan data. Di tangan merekalah ditentukan apakah statistik (data) yang dirilis BPS ke khalayak, seperti jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran, benar-benar statistik atau sekedar sampah. Jika data yang mereka kumpulkan adalah sampah, maka sampah pula yang tersaji ke khalayak, secanggih apapun peranti yang digunakan dalam pengolahan data. (*)

Konsumsi Nasi dan Runtuhnya Kejayaan Perberasan Indonesia


Anda tentu pernah mendengar cerita lama tentang keberhasilan Indonesia dalam merengkuh swasembada beras di jaman Orde Baru. Prestasi gilang-gemilang, yang seolah begitu sulit untuk kembali diulang, itu menjadikan Pak Harto diganjar penghargaan oleh organisasi pangan dan pertanian internasional, Food and Agriculture Organization (FAO). Penghargaan tersebut di terima Pak Harto di Roma, Italia, pada tahun 1984.

Capaian Indonesia dalam merengkuh swasembada beras kala itu memang bukan isapan jempol. Tetapi kasat mata dan diakui dunia internasional. Tanpa justifikasi data statistik pun, produksi beras nasional kenyataannya begitu melimpah.

Saking melimpahnya, Indonesia—dalam hal ini Badan Urusan Logistik (Bulog)—memutuskan untuk masuk ke pasar beras internasional sebagai eksportir. Meskipun merugi, keputusan Bulog itu berhasil mengguncang pasar beras internasional. Betapa tidak. Harga beras jatuh dari USD250 per ton menjadi USD150 per ton akibat ekspor beras dalam jumlah besar yang dilakukan Indonesia.

Jika ditarik ke belakang, sejarah kejayaan perberasan Indonesia (dulu Nusantara) sebetulnya sudah terjadi sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Dalam berbagai literatur sejarah kuno, Pulau Jawa—pulau di mana sekitar 60 persen produksi beras nasional dihasilkan—sering disebut sebagai JawaDwipa atau pulau padi karena produksi padi/berasnya yang melimpah. Bahkan konon, Ptolomeus, ahli geografi jaman Yunani kuno itu, pernah menuliskan pulau Jawa dengan sebutan Iabadiu atau pulau padi. Sungguh potongan mozaik kejayaan masa lalu yang begitu indah lagi membanggakan untuk dikenang.

Sayangnya, saat ini kondisinya telah berbalik. Indonesia mengguncang harga beras di pasar internasional dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai eksportir, tapi importir. Bukan pula sembarang importir, tapi salah satu importir beras terbesar sejagat.

Kini, Indonesia kerap dituduh sebagai biang kerok kenaikan harga beras di pasar internasional. Bayangkan, dari sekitar 8 juta ton beras di pasar internasional, sekitar 1,5 juta ton sampai 2 juta tonnya habis diborong oleh Indonesia. Tahun 2011 lalu, realisasi impor beras yang dilakukan Bulog mencapai 2,16 juta ton. Impor beras sebanyak itu telah menggerus sekitar 7 triliun devisa negara.
Itulah konsekwensi menjadi bangsa pemakan—nasi yang ditanak dari—beras terbanyak di dunia. Kita mengimpor bukan karena produksi beras kita tak semelimpah dulu. Tapi karena produksi yang melimpah itu kurang mencukupi untuk menjaga cadangan atau stok beras nasional dalam posisi aman serta untuk mengisi perut lebih dari 230 juta penduduk. Bayangkan, konsumsi beras penduduk Indonesia mencapai 139,15 kilogram per orang per tahun, tertinggi di dunia.

Tantangan kedepan bakal lebih berat. Kebutuhan beras nasional akan terus meningkat seiiring pertambahan jumlah penduduk. Dan parahnya, peningkatan kebutuhan beras itu jauh lebih cepat dibanding peningkatan produksi beras. Bayangkan, dalam sepuluh tahun kedepan saja, jumlah penduduk diproyeksikan akan bertambah sebanyak 30 juta jiwa. Artinya, jika konsumsi beras per kapita tetap pada angka 139,15 kilogram per tahun, secara rata-rata harus tersedia tambahan sebanyak 0,42 juta ton beras setiap tahunnya. Padahal, menggenjot produksi beras nasional tidaklah mudah di tengah kondisi sawah-sawah kita yang tak lagi subur dan kian derasnya alih fungsi (konversi) lahan pertanian ke penggunaan non-pertanian: produktivitas melandai dan setiap tahun luas lahan sawah terus menyusut.

Karena itu, pencapaian swasembada beras bukan melulu tanggung jawab pemerintah dan petani padi. Tapi kita juga sebagi konsumen. Dalam pencapaian swasembada beras, mengurangi makan nasi melalui diversifikasi pangan begitu penting dan besar kontribusinya. Sama pentingnya dengan menggenjot produksi beras nasional, baik melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan luas tanam (mencetak sawah baru). Bedanya, menggenjot produksi sangat mahal karena menghabiskan dana hingga puluhan triliun rupiah, sementara mengurangi makan nasi hanya membutuhkan sedikit kesadaran dan pengorbanan dari kita semua.

Ayo kurangi makan nasi untuk mengembalikan kejayaan negeri ini dalam hal perberasan! Toh manfaatnya juga baik buat diri sendiri. Selain berhemat, juga bisa mencegah penyakit diabetes. Dengan demikian, prestasi Indonesia sebagai negara dengan jumlah pengidap diabetes nomor empat terbanyak di dunia bisa diperbaiki. (*)