Swasembada Beras Jangan Hanya di Atas Kertas


Pagi itu, di sebuah ruangan yang jauh dari kesan rapi, Benito (bukan nama sebenarnya) tampak resah. Lelaki asal Timor Timur, yang memutuskan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menetap di sebuah kabupaten di Jawa Timur sejak lima belas tahun silam,  itu dengan polos meluapkan isi hatinya. Batinnya tengah didera konflik: idealisme versus  tuntutan pekerjaan.

“Bertahun-tahun kami telah berupaya keras memperbaiki akurasi data pertanian di kabupaten ini, sampai-sampai tidak jarang harus “berkelahi” dengan teman-teman dari Badan Pusat Statistik (BPS)Tapi belakangan ini, jerih payah kami itu menjadi sia-sia. Data kembali dirusak”.

Ambisi merengkuh swasembada beras hanya dalam waktu tiga tahun ternyata telah membuat batin Benito tersiksa. Bukan karena terlampau besarnya angka-angka target luas tanam yang dibebankan, tapi tekanan untuk “memoles” angka agar sebisa mungkin mendekati target yang telah ditetapkan, tak peduli apakah itu sesuai realitas di lapangan atau tidak.

Di lain waktu, seorang statistisi yang mengurusi data-data pertanian negeri ini terkesiap ketika memandangi lembaran bahan paparan sebuah kementerian—yang diamanahi tugas untuk mewujudkan swasembada pangan hanya dalam waktu tiga tahun. Betapa tidak, pada lembaran itu, tertulis bahwa luas baku lahan sawah Indonesia mencapai 8,93 juta hektar. Padahal, data terakhir yang ia pegang menunjukkan bahwa luas lahan sawah di negeri ini hanya 8,11 juta hektare.

Jika memang betul luas lahan sawah negeri ini mencapai 8,93 juta hektare, berarti ada potensi produksi beras sebanyak 3-4 juta ton yang selama ini belum tercakup dalam perhitungan. Beras sebanyak itu, tentu lebih dari cukup untuk mengantarkan negeri ini merengkuh target swasembada.

Pertambahan luas lahan sawah sekitar  800 ribu hektar  dalam waktu singkat—kurang dari setahun—tentu terasa janggal dan tak masuk akal. Apalagi, menurut sepengetahuannya, sejauh ini  belum ada realisasi pencetakan sawah baru secara besar-besaran yang dilakukan pemerintah. Yang ada baru rencana (baca: wacana).

Angka tersebut semakin tidak masuk akal di tengah semakin derasnya laju konversi lahan sawah ke penggunaan non-pertanian tanpa mampu diimbangi upaya pemerintah mencetak sawah baru. Alih fungsi lahan sawah menjadi perumahan, pabrik, bahkan lapangan golf adalah fakta yang terjadi secara masif dan kasat mata. Karena itu, logikanya, luas lahan sawah seharusnya  terus berkurang, bukan malah bertambah—apalagi dalam jumlah total luasan yang spektakuler.

Di atas kertas
Fakta bahwa negeri ini merupakan importir beras memang menyedihkan dan mengusik harga diri kita sebagai negara agraris. Karena itu, upaya keras pemerintah dalam menggenjot kapasitas produksi padi/beras nasional untuk mewujudkan swasembada beras harus didukung sepenuhnya.

Kita semua tentu ingin merasakan kembali masa-masa ketika negeri ini mengalami swasembada beras pada dekade 80-an. Siapa yang tak rindu negeri ini mengulang masa-masa itu: ketika keputusan Bulog masuk ke pasar beras Internasional—sebagai eksportir—membikin harga beras di pasar internasional terkoreksi cukup dalam,  jatuh dari US$ 250 per ton menjadi US$ 150 per ton.

Tapi, yang kita inginkan adalah kenyataan, bukan ilusi angka-angka statistik. Apa gunanya produksi beras dilaporkan melimpah, tapi berasnya semu dan hanya angka-angka di atas kertas. (*)

Statistik Bukan Sekadar Angka


5 Mei 2015. Pagi itu, di hadapan para wartawan yang sudah tak sabar menunggu angka pertumbuhan ekonomi nasional diumumkan, wajah kepala Badan Pusat Statistik (BPS) menyiratkan air muka yang sedikit tegang. Sepertinya, ada kabar buruk yang hendak ia sampaikan.

Benar saja, rilis angka pertumbuhan ekonomi nasional hari itu cukup mencengangkan. Betapa tidak,  Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I 2015 hanya tumbuh sebesar 4,7 persen. Itu artinya, meminjam istilah para ekonom, ekonomi nasional tengah mengalami perlambatan (slowingdown). Bukan pula sembarang perlambatan. Pasalnya, angka tersebut merupakan pertumbuhan terendah sejak tahun 2009.

Hanya beberapa saat setelah kabar buruk tersebut tersebar melalui media dalam jaringan, pasar uang langsung bereaksi. Hari itu juga, nila tukar rupiah langsung tertekan di atas Rp13.000/USD. Konon, hal ini menjadikan rupiah sebagai mata uang dengan performa terburuk.

Kabar perlambatan ekonomi yang dirilis BPS pagi itu ternyata berbuntut panjang, dan tidak hanya menghantam pasar uang. Tak terelakkan, beberapa hari kemudian, sentimen negatif terhadap perlambatan ekonomi juga menggerogoti lantai bursa. Akibatnya, banyak investor hengkang dari pasar saham, dan kepercayaan investor asing pun menjadi luruh.

Di ranah politik, rilis angka pertumbuhan ekonomi nasional yang diumumkan kepala BPS pagi itu bukan hanya sekadar kabar perlambatan ekonomi. Secara politik, kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional dipertanyakan. Gelombang kritik dari pihak oposisi pun tak bisa dihindari.

Isu perombakan kabinet (reshuffle) yang sebelumnya sudah mengemuka juga bertiup makin kencang. Apalagi,  selain pertumbuhan ekonomi, hari itu BPS juga merilis indikator-indikator ekonomi lain yang juga memberi catatan buruk terhadap kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi. 

BPS melaporkan, jumlah penganggur pada Februari 2015 melonjak sebanyak 300 ribu orang dibanding kondisi pada bulan yang sama tahun lalu. Sementara itu, indeks tendensi bisnis pada triwulan I 2015 hanya sebesar 96,3 yang memberi konfirmasi bahwa para pelaku bisnis merasa pesimis dengan kondisis ekonomi nasional pada triwulan I 2015.

Dampak yang ditimbulkan rilis angka pertumbuhan ekonomi yang diumumkan BPS pagi itu sejatinya memberi konfirmasi bahwa kini, statistik resmi (official statistics) bukan lagi sekadar digit-digit angka. Di ere digital economy dewasa ini, di saat kinerja diukur dan dievaluasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitatif, statistik resmi yang dirilis BPS tidak hanya memiliki dampak luas secara ekonomi, tapi juga politik.

Karena itu, ada sebuah tanggung jawab besar di pundak para statistisi (petugas statistik pemerintah), yakni bagaimana menghasilkan data-data statistik yang akurat dan menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi di lapangan (obyektif).

Ada banyak contoh untuk menunjukkan betapa mahalnya ongkos yang harus dibayar jika suatu keputusan didasarkan pada statistik yang tidak akurat. Di Negeri Abang Sam, misalnya, kesalahan pencatatan inflasi yang dilakukan oleh Biro Statistik Amerika Serikat  pada 1996 dan periode sebelum 1996 diperkiran telah menyumbang peningkatan defisit anggaran sebesar US$ 148 miliar dan juga utang pemerintah sebesar US$ 691 miliar (Toward a More Accurate Measure of The Cost Living, 1996).

Statistik yang tidak akurat juga bakal memberi gambaran yang keliru mengenai arah pembangunan ekonomi nasional. Kita bisa saja menyangka tengah bergerak ke arah kemajuan. Padahal faktanya, hal tersebut hanyalah ilusi yang disajikan oleh angka-angka statistik. Sebaliknya, kita justru tengah mengalami stagnasi atau bergerak ke arah yang salah dan berlawanan.

Peran strategis data-data statistik dewasa ini juga memberi konfirmasi bahwa statistik resmi yang dirilis BPS harus obyektif. Pasalnya, statistik tersebut ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, ia dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengklaim keberhasilannya dalam menjalankan roda pembangunan. Namun di sisi lain, seperti angka pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS pagi itu, ia juga dapat menjadi senjata ampuh pihak oposisi untuk mengkritisi dan menyerang kinerja pemerintah.

Karena itu, statistik resmi yang dirilis BPS harus dihasilkan melalui proses yang independen, bebas kepentingan, dan tidak memihak (imparsial). Dengan kata lain, BPS sedikit pun tak boleh diintervensi, dan harus diberi ruang untuk melakukan itu. (*)

Salam statistik

Obyektivitas Statistik dan Ambisi Swasembada


"There are three kinds of lies: lie, dammed lie and statistics."---Disraeli
Suatu ketika, seorang pejabat, yang mengurusi data pertanian negeri ini, diundang melakukan panen raya kedelai oleh pemerintah provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Konon, kedelai yang hendak dipanen adalah proyek percontohan. Produktivitasnya bukan main, ditaksir mencapai 3 ton per hektar. Padahal, rata-rata produktivitas kedelai nasional saat ini hanya sekitar 1,5 ton per hektar. Di negeri Abang Sam pun, yang merupakan produsen kedelai terbesar di dunia, rata-rata produktivitas kedelai hanya sekitar 2,6 ton per hektar.
Jika benar adanya, sungguh outstanding. Produktivitas kedelai sebesar 3 ton per hektar bukannya tidak masuk akal. Tapi, itu hanya bisa dicapai jika budidaya tanaman kedelai dilukakan di laboratorium dan dikontrol dengan segala macam treatment, bukan di lahan milik petani.
Saat panen raya pun tiba, sang pejabat sudah siap dengan arit dan topi capingnya. Namun, ia begitu terkejut ketika hendak menggorok batang tanaman kedelai yang telah disiapkan untuknya. Betapa tidak, belum sempat digorok, tanaman tersebut dengan mudahnya sudah tercabut dari tanah. Jadilah panen kedelai hari itu tak ubahnya panen kacang tanah—dengan cara dicabut. Dan bisa ditebak, kedelai yang dipanen hari itu baru “semalam” ditanam. Sang pejabat hanya tersenyum atas apa yang ia alami hari itu. Entah karena ia, yang jauh-jauh datang dari Jakarta, merasa lucu atau merasa dikibuli.
Sedihnya, kejadian tersebut tidak terjadi di zaman Orde Baru (Orba) ketika hamparan tanaman karet yang sudah siap disadap bisa tumbuh dalam semalam, ketika segala sesuatu bisa dikemas dan diramu sedemikian rupa hanya untuk sekedar membikin senang penguasa, tapi di zaman sekarang ini ketika kejujuran, transparansi, dan pemerintahan yang bersih menjadi jargon dan begitu dieluk-elukkan.
Target ambisius
Pemerintah saat ini telah menetapkan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Artinya, negeri ini harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya, dan pemenuhan tersebut harus dari produksi dalam negeri, bukan dari impor. Pendek kata, negeri ini harus swasembada dalam hal pangan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melaksanakan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan produksi tanaman pangan, khususnya padi, jagung, dan kedelai. Pada tahun ini, misalnya, ada program Upaya Khusus (UPSUS), yang melibatkan TNI untuk menggenjot produksi padi, jagung, dan kedelai. Sasaran program yang menghabiskan anggaran Rp15 triliun itu secara umum adalah peningkatan areal tanam dan kenaikan produktivitas.
Target peningkatan produksi yang dipatok, boleh dibilang, juga cukup ambisius. Produksi padi, misalnya, ditargetkan mencapai 75 ton gabah kering giling pada 2015. Padahal, produksi padi nasional pada tahun lalu ditaksir hanya sebesar 70,8 juta ton GKG. Itu artinya, target tersebut hanya bisa direngkuh jika kenaikan produksi padi sepanjang 2014-2015 mencapai 5 juta ton GKG atau sekitar 7 persen. Berdasarkan data historis yang ada selama ini, target kenaikan produksi sebesar itu sangat berat serta membutuhkan upaya dan kerja keras yang maha berat.
UPSUS, yang katanya dilakukan secara masif dan melibatkan aparat TNI itu, memang memberi harapan sebagai pengungkit peningkatan produksi dalam skala besar. Tapi, tidak ada jaminan bahwa program yang menghabiskan belasan triliun rupiah itu bakal berhasil mengantarkan pemerintah merengkuh target pencapaian produksi. Salah satu kendala klasik adalah buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 2001 lalu. Dampaknya, program-program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat acap kali tidak maksimal dan gagal mencapai target.
Pemerintah pusat boleh saja memiliki rencana program yang spektakuler, tapi selama program tersebut tidak didukang secara penuh oleh pemerintah daerah sebagai eksekutor, program bisa gagal mencapai target dan hasilnya mengecewakan.
Muslihat angka
Berhasil atau tidaknya pemerintah dalam mencapai terget peningkatan produksi yang telah ditetapkan pada akhirnya bakal ditentukan oleh data statistik yang dirilis BPS. Repotnya, tidak semua pihak siap dan mau menerima dengan lapang hati “kenyataan pahit” yang disodorkan oleh angka-angka statistik. Apalagi jika usaha yang dikerahkan sudah luar biasa, berdarah-darah, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Di sinilah posisi sulit seorang statistisi (petugas statistik pemerintah), ketika angka statistik yang dihasilkannya merupakan alat evaluasi sebuah program pemerintah yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Bila idealisme tipis, yang terjadi bisa jadi adalah “muslihat angka”. Data bukan lagi hasil obyektivitas statistik, tapi sesuai pesanan pihak yang berkepentingan.
Tentu hal tersebut tak boleh terjadi. Independensi dan obyektivitas statistik harus ditegakkan. Statistik, sebagaimana adanya, adalah alat evaluasi bukan alat “justifikasi”. Peduli setan bila kenyataan yang disodorkan oleh data statistik menyangkut kinerja suatu kementerian, soal program yang telah menghabiskan belasan triliun anggaran negara, dan soal nasib sejumlah pejabat mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Karena semua itu bukan urusan statistik.
Yang harus dipastikan adalah pengumpulan data sudah dilakukan secara benar dan sesuai dengan kaidah ilmu statistik. Kalau itu sudah dilakukan, biarlah statistik berbicara secara obyektif dan apa adanya. Karena tugas statistisi sejatinya hanyalah memotret secara benar apa yang terjadi di lapangan. (*)

Di Balik Penurunan Jumlah Petani Gurem


Hingga kini, kemiskinan di Indonesia masih menjadi fenomena sektor pertanian. Secara faktual, sebagian besar penduduk miskin tinggal di desa dan bekerja sebagai petani dan buruh tani.

Ditengarai, salah satu penyebab kemiskinan masih berpusat di sektor pertanian adalah penguasaan lahan pertanian oleh petani yang kian sempit. Skala usaha yang kecil mengakibatkan pendapatan dari kegiatan usaha tani tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup meski kegiatan usaha tani yang dijalankan sebetulnya cukup menguntungkan. Alhasil, kesejahteraan pun begitu sulit direngkuh.

Kemarin (2 Desember), Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis jumlah petani gurem hasil Sensus Pertanian tahun 2013 (disingkat ST2013). Menurut BPS, petani gurem didefinisikan sebagai rumah tangga pertanian yang mengusahakan lahan pertanian kurang dari setengah hektar.

BPS mencatat, jumlah petani gurem pada Mei 2013 sebanyak 14,25 juta rumah tangga atau sekitar 55,33 persen dari sekitar 26 juta rumah tangga pertanian (petani) pengguna lahan. Angka ini menunjukkan penurunan jumlah petani gurem sebesar 4,77 juta rumah tangga atau sekitar 25,07 persen bila dibandingkan dengan kondisi pada sepuluh tahun yang lalu.

Selama ini, perkembangan jumlah petani gurem dianggap sebagai representasi perkembangan tingkat kesejahteraan petani. Karena itu, penurunan jumlah petani gurem sebanyak 4,77 rumah tangga ini boleh jadi merupakan petunjuk bahwa telah terjadi perbaikan kesejahteraan di sektor pertanian. Bahwa ada jutaan petani yang berhasil melepaskan diri dari belenggu kemiskinan selama satu dasawarsa terakhir. Tetapi, apakah benar seperti itu? Ataukah yang terjadi justru sebaliknya: pemiskinan petani.

Hasil sensus menunjukkan, penurunan jumlah petani gurem disebabkan oleh lenyapnya 5,04 juta petani yang menguasai lahan pertanian kurang dari 0,1 hektar, dan pada saat yang sama jumlah petani yang menguasai lahan lebih dari 3 hektar semakin bertambah.
Patut diduga, fenomena ini justru merupakan petunjuk kian timpangnya distribusi penguasaan lahan di tingkat petani. Diketahui, data dari Badan Pertanahan Nasional menyebutkan bahwa gini rasio penguasaan lahan saat ini telah mencapai 0,54. Itu artinya, distribusi penguasaan lahan kian merisaukan.

Boleh jadi, penurunan yang cukup signifikan ini justru tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petani, tetapi pemiskinan petani. Yang terjadi adalah kian kuatnya dominasi petani kaya dengan akses terhadap penguasaan lahan yang luas, dan pada saat yang sama petani kecil (baca: miskin) kian terpinggirkan.

Kemana perginya 5,04 juta petani itu? Mungkin saja kini mereka telah menjadi buruh tani karena lahan yang dulu dikelola telah dijual ke patani kaya. Atau barangkali, mereka telah merantau ke kota dengan bermodalkan hasil menjual tanah ke petani kaya, dan bergumul di sektor informal perkotaan. Bila seperti ini, yang terjadi sebetulnya adalah pemiskinan petani, dan kemiskinan hanya berpindah dari desa ke kota. Bukan perbaikan kesejahteraan.

Karena itu, pemerintah perlu menyikapi secara serius potret guremisasi yang disajikan oleh hasil ST2013. Distribusi penguasaan lahan pertanian di tingkat petani harus diperbaiki. Dalam soal ini, reforma agraria yang seolah “mati suri” sudah saatnya dilaksanakan oleh pemerintah sebagiamana mestinya. Bila tidak, pemiskinan petani bakal terus terjadi dan kemiskinan terus berpusat di sektor pertanian. (*)

Hasil Sensus: Pertanian Tak Lagi Menarik


Nampaknya, ada yang salah dengan pembangunan pertanian negeri ini. Pembangunan hanya dimaknai sebagai angka-angka pertumbuhan nilai tambah saktor pertanian yang terus meningkat, tetapi tak pernah “mencatat” peningkatan kesejahteraan petani. Pembangunan pertanian seolah lupa dengan nasib petani yang sebagian besar terus bergumul dengan kemiskinan.

Untuk pertanian tanaman pangan (padi dan palawija), misalnya, fokusnya adalah peningkatan produksi secara aggregate, tak peduli apakah petani bakal sejahtera atau tidak. Padahal, bila ditelisik lebih dalam, produksi pangan negeri ini sebetulnya ditopang oleh para petani kecil—yang umumnya miskin.

Secara faktual, sekitar 75 persen petani miskin adalah petani di subsektor tanaman pangan. Merekalah penghasil padi/beras dan palawija untuk memenuhi kebutuhan pangan 250 juta penduduk negeri ini.

Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis hasil lengkap Sensus Pertanian tahun 2013 (disingkat ST2013) pada 2 Desember. Hasil sensus menunjukkan, jumlah petani  pada Mei tahun ini sebanyak 26,14 juta rumah tangga. Menariknya, sekitar 68 persennya (17,73 juta rumah tangga) adalah petani tanaman pangan.

Hasil sensus juga menunjukkan, sebagian besar petani tanaman pangan merupakan petani kecil dengan akses terhadap penguasaan lahan yang terbatas. Hal ini tercermin dari rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai atau dikelola oleh setiap petani. BPS mencatat, rata-rata luas lahan sawah yang dikelola oleh setiap petani pengguna lahan hanya sekitar 0,2 hektar. Itu artinya, sebagian besar petani tanaman pangan adalah petani gurem.

Potret yang disajikan hasil sensus juga kian mempertegas bahwa produksi pangan negeri ini sebetulnya merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan para petani kecil. Merekalah “pahlawan pangan” negeri ini. Sayang, sebagian besar mereka masih bergelut dengan kemiskinan.

Tak lagi menarik
Salah satu persoalan pelik yang mendera sektor pertanian dewasa ini adalah keengganan generasi muda untuk menjadi petani. Mereka yang bertahan sebagai petani saat ini adalah generasi tua. Itupun karena karena, tak ada pilihan lain selain bertani. Pasalnya, mereka umumnya berpendidikan rendah—bahkan tak pernah bersekolah—dan tak punya keahlian lain, selain bertani untuk bertahan hidup. Hal ini terkonfirmasi dari hasil sensus yang menunjukkan bahwa sekitar 60 persen petani negeri ini berumur di atas 45 tahun. Sekitar sepertiganya bahkan telah berumur di atas 55 tahun.

Secara faktual, dewasa ini para pemuda di pedesaan lebih bangga menjadi tukang ojek atau merantau ke kota dan bergumul di sektor informal perkotaan ketimbang bertani. Mengapa? Tidak bisa dimungkiri, dalam benak mereka, menjadi petani itu gak keren serta identik dengan kekumuhan, ketertinggalan, kebodohan, dan kemiskinan. Setidaknya, itulah realitas yang mereka jumpai pada orang tua mereka yang petani tulen.

Karena itu, pemerintah harus peka terhadap persoalan ini. Sektor pertanian yang tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni sejatinya adalah ancaman bagi ketahanan dan kedaulatan pangan negeri ini.

Barangkali, pekerjaan rumah pemerintah saat ini—termasuk kita semua—adalah bagaimana membuat sektor pertanian sebagai sesuatu yang menarik dan menjanjikan kesejahteraan. Bahwa pilihan menjadi petani adalah sesuatu yang keren dan mulia. (*)