Home » » Obyektivitas Statistik dan Ambisi Swasembada

Obyektivitas Statistik dan Ambisi Swasembada


"There are three kinds of lies: lie, dammed lie and statistics."---Disraeli
Suatu ketika, seorang pejabat, yang mengurusi data pertanian negeri ini, diundang melakukan panen raya kedelai oleh pemerintah provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatera. Konon, kedelai yang hendak dipanen adalah proyek percontohan. Produktivitasnya bukan main, ditaksir mencapai 3 ton per hektar. Padahal, rata-rata produktivitas kedelai nasional saat ini hanya sekitar 1,5 ton per hektar. Di negeri Abang Sam pun, yang merupakan produsen kedelai terbesar di dunia, rata-rata produktivitas kedelai hanya sekitar 2,6 ton per hektar.
Jika benar adanya, sungguh outstanding. Produktivitas kedelai sebesar 3 ton per hektar bukannya tidak masuk akal. Tapi, itu hanya bisa dicapai jika budidaya tanaman kedelai dilukakan di laboratorium dan dikontrol dengan segala macam treatment, bukan di lahan milik petani.
Saat panen raya pun tiba, sang pejabat sudah siap dengan arit dan topi capingnya. Namun, ia begitu terkejut ketika hendak menggorok batang tanaman kedelai yang telah disiapkan untuknya. Betapa tidak, belum sempat digorok, tanaman tersebut dengan mudahnya sudah tercabut dari tanah. Jadilah panen kedelai hari itu tak ubahnya panen kacang tanah—dengan cara dicabut. Dan bisa ditebak, kedelai yang dipanen hari itu baru “semalam” ditanam. Sang pejabat hanya tersenyum atas apa yang ia alami hari itu. Entah karena ia, yang jauh-jauh datang dari Jakarta, merasa lucu atau merasa dikibuli.
Sedihnya, kejadian tersebut tidak terjadi di zaman Orde Baru (Orba) ketika hamparan tanaman karet yang sudah siap disadap bisa tumbuh dalam semalam, ketika segala sesuatu bisa dikemas dan diramu sedemikian rupa hanya untuk sekedar membikin senang penguasa, tapi di zaman sekarang ini ketika kejujuran, transparansi, dan pemerintahan yang bersih menjadi jargon dan begitu dieluk-elukkan.
Target ambisius
Pemerintah saat ini telah menetapkan kedaulatan pangan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan nasional. Artinya, negeri ini harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya, dan pemenuhan tersebut harus dari produksi dalam negeri, bukan dari impor. Pendek kata, negeri ini harus swasembada dalam hal pangan.
Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melaksanakan sejumlah program yang bertujuan meningkatkan produksi tanaman pangan, khususnya padi, jagung, dan kedelai. Pada tahun ini, misalnya, ada program Upaya Khusus (UPSUS), yang melibatkan TNI untuk menggenjot produksi padi, jagung, dan kedelai. Sasaran program yang menghabiskan anggaran Rp15 triliun itu secara umum adalah peningkatan areal tanam dan kenaikan produktivitas.
Target peningkatan produksi yang dipatok, boleh dibilang, juga cukup ambisius. Produksi padi, misalnya, ditargetkan mencapai 75 ton gabah kering giling pada 2015. Padahal, produksi padi nasional pada tahun lalu ditaksir hanya sebesar 70,8 juta ton GKG. Itu artinya, target tersebut hanya bisa direngkuh jika kenaikan produksi padi sepanjang 2014-2015 mencapai 5 juta ton GKG atau sekitar 7 persen. Berdasarkan data historis yang ada selama ini, target kenaikan produksi sebesar itu sangat berat serta membutuhkan upaya dan kerja keras yang maha berat.
UPSUS, yang katanya dilakukan secara masif dan melibatkan aparat TNI itu, memang memberi harapan sebagai pengungkit peningkatan produksi dalam skala besar. Tapi, tidak ada jaminan bahwa program yang menghabiskan belasan triliun rupiah itu bakal berhasil mengantarkan pemerintah merengkuh target pencapaian produksi. Salah satu kendala klasik adalah buruknya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah pada 2001 lalu. Dampaknya, program-program yang diinisiasi oleh pemerintah pusat acap kali tidak maksimal dan gagal mencapai target.
Pemerintah pusat boleh saja memiliki rencana program yang spektakuler, tapi selama program tersebut tidak didukang secara penuh oleh pemerintah daerah sebagai eksekutor, program bisa gagal mencapai target dan hasilnya mengecewakan.
Muslihat angka
Berhasil atau tidaknya pemerintah dalam mencapai terget peningkatan produksi yang telah ditetapkan pada akhirnya bakal ditentukan oleh data statistik yang dirilis BPS. Repotnya, tidak semua pihak siap dan mau menerima dengan lapang hati “kenyataan pahit” yang disodorkan oleh angka-angka statistik. Apalagi jika usaha yang dikerahkan sudah luar biasa, berdarah-darah, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit.
Di sinilah posisi sulit seorang statistisi (petugas statistik pemerintah), ketika angka statistik yang dihasilkannya merupakan alat evaluasi sebuah program pemerintah yang menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Bila idealisme tipis, yang terjadi bisa jadi adalah “muslihat angka”. Data bukan lagi hasil obyektivitas statistik, tapi sesuai pesanan pihak yang berkepentingan.
Tentu hal tersebut tak boleh terjadi. Independensi dan obyektivitas statistik harus ditegakkan. Statistik, sebagaimana adanya, adalah alat evaluasi bukan alat “justifikasi”. Peduli setan bila kenyataan yang disodorkan oleh data statistik menyangkut kinerja suatu kementerian, soal program yang telah menghabiskan belasan triliun anggaran negara, dan soal nasib sejumlah pejabat mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Karena semua itu bukan urusan statistik.
Yang harus dipastikan adalah pengumpulan data sudah dilakukan secara benar dan sesuai dengan kaidah ilmu statistik. Kalau itu sudah dilakukan, biarlah statistik berbicara secara obyektif dan apa adanya. Karena tugas statistisi sejatinya hanyalah memotret secara benar apa yang terjadi di lapangan. (*)

Written by : Kadir Ruslan - Penulis bekerja di BPS

0 komentar:

Posting Komentar