Ramalan Jayabaya

Pemilihan presiden (pilpres) masih setahun lagi. Namun, geliatnya kian terasa. Para calon yang bakal bertarung di medan laga satu per satu mulai unjuk gigi.

Ihwal suksesi kepemimpinan di negeri ini, selama ini ada mitos—dalam tradisi Jawa—bahwa kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan Indonesia bakal direngkuh jika negeri ini dipimpin oleh seorang presiden yang namanya diakhiri dengan suku kata “go”, yang diambil dari frasa dalam bahasa Jawa: “notonogoro”. Konon, mitos ini didasarkan pada ramalan Prabu Jayabaya, raja Kediri yang memerintah pada 400-an Masehi. 

Sayangnya, di tengah geliat menuju pilpres 2014, tak satupun calon presiden yang namanya menyeruak di ruang publik belakangan ini kompatibel dengan ramalan Sang Prabu. Apakah ini merupakan alamat bahwa pilpres 2014 bakal gagal menelorkan pemimpin yang dapat menghantarkan negeri ini  merengkuh kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan—setidaknya dalam lima tahun mendatang?

Kilas kejayaan

Kejayaan Nusantara (Indonesia) di masa lampau adalah fakta sejarah yang tak bisa ditampik. Dalam bukunya berjudul Trade and The Problems of Royal Power in Aceh, sejarawan Australia, Anthony Reid, misalnya, menggambarkan betapa makmurnya Aceh pada abad 16. 

Sebagai berkah dari penguasaan jalur perdagangan di Selat Malaka hingga Laut Merah, para saudagar Aceh pada masa itu bergelimang harta laksana saudagar-saudagar Eropa. Saking tingginya kemakmuran itu, sampai-sampai rumah mereka dihiasi meriam di depan pintunya.

Pada masa itu pula, kemakmuran yang tinggi tak hanya terjadi di Aceh, tapi juga dapat dijumpai di pusat-pusat perdagangan Nusantara lainnya, seperti Kawasan Indonesia Timur, pesisir timur Sumatera, dan pantai utara Jawa.

Jejak kejayaan Nusantara terus berlanjut hingga abad 18. Hasil kajian yang dilakukan ahli sejarah ekonomi, Paul Bairoch, menunjukkan bahwa sekitar 200 tahun yang lalu, tingkat kesejahteraan penduduk Nusantara tak jauh berbeda dengan penduduk negara-negara Eropa Barat. Dengan menggunakan standar dolar AS dan basis harga-harga (paritas daya beli) tahun 1960, Bairoch menemukan bahwa pada tahun 1800 pendapatan per kapita negara-negara Eropa Barat sebesar USD213, berselisih tipis dengan pendapatan per kapita Nusantara yang juga berada pada kisaran USD200 (Economics and World History: Myths and Paradoxes, 1993).

Kabar baiknya, tak perlu menunggu lama, kilas kejayaan masa lalu itu nampaknya bakal kembali terulang. Dan tentu saja, dengan capaian yang lebih mengkilap. Ini bukan impian kosong, tapi terkonfirmasi oleh data-data yang ada.

Sebagai contoh, dalam publikasinya pada September 2012 yang bertajuk The Archipelago economy: Unleashing Indonesia’s potential, Mckinsey Global Institute memuat proyeksi mengenai masa depan ekonomi Indonesia yang bakal membuat kita terpana. Betapa tidak, negara ini digadang-gadang bakal menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada 2030. Pendek kata, Indonesia bakal menjadi negara maju. 

Sudah barang tentu, ini hanya bisa terwujud jika sejumlah prasarat terpenuhi: liniearitas pertumbuhan ekonomi harus dijaga (minimal pada angka 7 persen per tahun),  pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga harus inklusif (disertai pemerataan), serta berbagai kendala menyangkut infrastruktur dan sumberdaya untuk memacu pertumbuhan harus dibereskan.

Dalam soal merengkuh kejayaan, yang juga tak kalah menerbitkan asa adalah fakta bahwa sejak 2009 negeri ini tengah menikmati apa yang disebut sebagai bonus demografi (demographic dividend). Sebuah fenomena kependudukan yang amat jarang terjadi, yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) atau nisbah penduduk usia tak produktif terhadap penduduk usia produktif.

Situasi kependudukan yang sangat menguntungkan ini bakal terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2020. Ketika itu, rasio ketergantungan mencapai 45 persen. Artinya, setiap 45 orang penduduk usia tak produktif menjadi tanggungan 100 penduduk usia produktif (Bank Dunia, 2009). 

Jika dibarengi dengan linieritas pertumbuhan ekonomi  yang terus dijaga, penyiapan lapangan kerja berkualitas bagi penduduk usia produktif, serta tingkat kapabilitas (tingkat pendidikan dan kesehatan) penduduk usia produktif yang juga mumpuni, negeri ini dapat dipastikan bakal menuai berkah dari bonus demografi. Kemakmuran, kesejahteraan, dan kejayaan bakal dalam genggaman. Bayangkan, betapa makmur dan sejahteranya sebuah keluarga yang terdiri dari lima orang di mana hanya dua orang di antaranya yang menjadi beban tanggungan (tak bekerja). Dan, pada saat yang sama pendapatan per kapita—katakanlah—di atas USD7.000 per tahun.

Jendela waktu bonus demografi berlangsung singkat. Pada 2030, rasio ketergantungan akan kembali bergerak naik sebagai akibat bertambahnya penduduk usia tak produktif dan pada saat bersamaan proporsi penduduk produktif mulai menurun. Karena itu, tahun-tahun mendatang merupakan saat-saat kritis untuk Indonesia. Setiap detik yang kita lalui amat berharga. 

Bonus demografi yang tengah dinikmati merupakan momentum dan peluang emas bagi Indonesia untuk mengulang kilas kejayaan masa lalu, serta mengejar ketertinggalan bahkan mensejajarkan diri dengan negara-negara maju. Sungguh teramat sayang jika momentum dan peluang emas ini gagal dimanfaatkan.

Pilpres 2014

Ihwal pilpres 2014, tahun ini adalah tahun pencarian. Sudah saatnya calon-calon presiden berkualitas dimunculkan di ruang publik—oleh partai politik dan media—untuk dinilai dan ditimbang kapabilitasnya. Pada 2014 nanti negeri ini sangat membutuhkan kepemimpinan yang mampu merealisasikan proyeksi McKinsey Global Institute menjadi kenyataan, bukan sekedar harapan di atas kertas; kepemimpinan yang mampu mengkonversi peluang bonus demografi menjadi kesejahteraan dan kemakmuran; serta kepemimpinan yang mampu muwujudkan ramalan Jayabaya menjadi kenyataan meski oleh presiden yang namanya tak diakhiri dengan suku kata “go”.

Sebagaimana dituliskan oleh Anne Booth dalam bukunya yang terbit pada 1998 berjudul The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Century: A History of Missed Opportunities, negeri ini sudah terlalu sering menyianyiakan kesempatan sehingga berpotensi untuk masuk ke—apa yang disebut oleh para ekonom sebagai—perangkap pendapatan menengah (middle income trap). 

Tulisan ini hanya sekedar mengingatkan bahwa lima tahun mendatang adalah waktu yang sangat berharga, teramat sayang jika berbagai momentum dan peluang yang ada berlalu begitu saja karena kesalahan bangsa ini dalam memilih pemimpin. (*)