Terlambat Bertaubat

Pemerintah telah menetapkan sebelas target utama yang harus dicapai dalam pembangunan nasional 2009-2014. Di antara kesebelas target itu, reformasi birokrasi berada di urutan pertama.

Birokrasi kita yang inefisien memang harus direformasi. Mesin pelayanan publik (public service) yang digerakkan oleh sekitar 4,7 juta pegawai negeri sipil (PNS) ini memang terlalu gemuk, rakus, lambat, dan juga korup.

Gemuk dan lambat karena angka 4,7 juta PNS sejatinya terlalu overload. Tidak lagi berimbang dengan beban kerja yang ada. Tidak mengherankan kalau sebagian besar mereka kenyataannya tidak produktif dan kompeten dalam menjalankan fungsinya sebagai abdi negara. Bebeberapa waktu lalu (1/3), Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abu Bakar menyatakan, sekitar 95 persen dari 4,7 juta PNS saat ini tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Statistik yang tentu miris dan membuat kita mengelus dada.

Tidak hanya itu, konon 2/3 di antara para PNS yang ada tidak produktif. Bahkan, ada yang bilang, fungsi birokrasi akan tetap berjalan normal meskipun mesin birokrasi hanya dijalankan oleh 10 persen dari total PNS saat ini. Entah hal ini betul atau tidak, yang jelas, rendahnya produktivitas para birokrat kita sudah menjadi rahasia umum, fakta yang tak terbantahkan lagi, terlalu banyak bukti yang bisa dihadirkan untuk menguatkan hal itu.

Celakanya, 4,7 juta birokrat, yang sebagian besar tidak produktif itu, begitu rakus dalam menyedot anggaran negara. Pasalnya, mereka digaji oleh negara. Jika kita tengok struktur APBN-P 2012, porsi belanja pegawai mencapai 20 persen dari total belanja pemerintah pusat, nomor dua setelah subsidi (83 persen untuk subsidi BBM dan lsitrik). Apa yang terjadi di daerah lebih parah lagi. Konon ada beberapa kabupaten/kota yang sekitar 70-80 persen APBD-nya habis untuk belanja pegawai (gaji pegawai). Kalau sudah seperti itu, bagaimana daerah tersebut bisa membangun?

Lebih celakanya lagi, birokrasi kita yang gemuk, lambat, dan rakus ternyata juga korup. Korupsi yang dilakukan para birokrat kita memang kelas teri alias partai kecil. Namun, karena dilakukan secara masif, uang negara yang berhasil ditilap juga lumayan besar jumlahnya. Judulnya bukan lagi pencurian kecil-kecilan, tapi perampokan uang rakyat secara masif. Logikanya jelas, duit yang ditilap berasal dari dana APBN yang sekitar 70 persennya dibiayaai dari pajak.

Salah satu ladang bagi para birokrat untuk menilap duit negara, yang juga santer diberitakan belakangan ini, adalah perjalanan dinas. Berdasarkan hasil audit BPK di 44 kementerian dan lembaga pada tahun 2010, dari realisasi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp18 triliun, ada inidikasi bahwa sekitar Rp89,5 milyar telah ditilap oleh para birokrat melalui segala rupa modus penyelewengan: surat perjalanan dinas palsu, tikat palsu, dan berbagai kepalsuan lain terkait perjalanan dinas.

Di BPS sendiri, belum lama ini santer terdengar bahwa ada 13 orang pegawai yang diduga melakukan kecurangan terkait perjalanan dinas. Mereka telah menjadi contoh buruk PNS yang tidak pantas ditiru, dan diberi sanksi tidak boleh melakukan perjalanan dinas sampai batas waktu yang tidak ditetapkan (mungkin selamanya, selama menjadi pegawai BPS). Bagi saya, mereka hanyalah sekumpulan orang yang terlambat bertaubat hingga menjadi pesakitan. Seharusnya mereka bisa belajar dari banyak kawannya yang sudah jauh-jauh hari bertaubat.

Mari menjadi birokrat (PNS) yang produktif dan bersih. Salam RB. (*)