Blognya Kadir Ruslan

Pengalaman tahun 2005 lalu menunjukkan, keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akan berujung pada lonjakan jumlah penduduk miskin. Di tahun 2005, sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak dunia, pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM yang dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada 1 Maret dan 1 Oktober. Keputusan ini memacu inflasi hingga menembus angka 17,11 persen di tahun 2005. Harga barang-barang kebutuhan pokok, terutama beras, melambung sehingga menyebabkan daya beli masyarakat—yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan makanan—jatuh. Tingkat kesejahteraan mereka pun terkoreksi cukup dalam. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, keputusan menaikkan harga BBM pada tahun 2005 telah menyebabkan 4,2 juta orang terjerembab ke dalam jurang kemiskinan. Mereka yang jatuh miskin adalah penduduk hampir miskin ( near poor ) dengan tingkat kesejahteraan yang tidak jauh berbeda dengan penduduk miskin. Lonjakan penduduk miskin ini merupakan kons

September 2012. Angin timur bertiup kencang menyapu pesisir Selat Buton sore itu. Cukup dengan sekali helaan, sebuah layang-layang  setinggi orang dewasa berhasil mengudara di langit Kota Raha, ibu kota Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Layang-layang  yang diterbangkan La Sima sore itu bukan layang-layang  biasa. Meskipun tampak begitu bersahaja. Mungkin orang tak bakal menyangka kalau La Sima dengan layangannya yang begitu sederhana itu adalah langganan jawara dalam berbagai festival layang-layang internasional yang dihelat di manca negara. Orang  juga mungkin tak bakal menyangka kalau di balik kesederhanaan layang-layang yang mengangkasa sore itu, tersimpan sebuah kearifan lokal dan jejak sejarah masa lampau yang begitu membanggakan. Jejak sejarah bahwa La Sima dan nenek moyangnya, Suku Muna, telah mengenal permainan layang-layang sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang silam. Jejak sejarah—yang mungkin saja—bakal membantah klaim di dunia perlayangan selama ini ba

Ada  guyonan  kalau Sultra (Sulawesi Tenggara) merupakan kependekan dari “sulit transportasi”. Bahwa dua huruf pada pelat nomor kendaraan bermotor di wilayah ini, DT, merupakan singkatan dari “daerah tertinggal”. Petugas ST2013 sedang menuju lokasi responden. Beberapa waktu lalu, saya berkesempatan membuktikan kebenaran  guyonan  ini, menjajal sulitnya medan di Kecamatan Uluiwoi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, dalam rangka monitoring kualitas Sensus Pertanian 2013 (ST2013). Meskipun jaraknya hanya sekitar enam puluhan kilometer dari ibu kota Kabupaten Kolaka, perjalanan menuju Kecamatan Uluiwoi harus ditempuh selama empat jam. Untuk sampai ke kecamatan yang terletak di tengah belantara Sulawesi ini, Sungai Konawe dan Sungai Tawanga yang lumayan lebar dan berarus deras harus ditaklukkan dengan sarana penyebrangan seadanya: rakit dan jembatan kayu. Lamanya waktu tempuh ke Kecamatan Uluiwoi disebabkan mobil yang ditumpangi harus memutar melewati kabupaten teta

Di negara kita ini korupsi begitu merajalela. Ibarat kanker sudah stadium empat, susah bahkan hampir tidak mungkin untuk diobati. Korupsi tidak hanya dilakukan para pejabat kelas atas, seperti menteri, anggota dewan, presiden partai, gubernur, bupati, dan camat. Di negara kita ini, seorang kepala desa bahkan kepala dusun pun melakukan korupsi. Saat melakukan monitoring kualitas Sensus Pertanian 2013 di sebuah kecamatan kecil di Kabaputen Kolaka, Sulawesi Tenggara, saya kaget bukan kepalang ketika mendengar penuturan seorang aparat desa: dalam pemilihan kepala desa di sebuah kecamatan terpencil di tengah belantara sulawesi yang tidak dialiri listrik pun ternyata terjadi praktek jual beli suara. Bayangkan, ada seorang calon kepala desa yang sampai berani memberondol satu suara dengan harga fantastis hanya untuk merengkuh kursi kepala desa: 200 ribu rupiah. Kenapa sang calon bisa seberani itu? Ia ternyata menggunakan logika bisnis, logika investasi. Jika berhasil menduduki jab