Selasa, 28 Juni 2011

Kecuk Suhariyanto 
Sejumlah tokoh lintas agama membuat pernyataan terbuka. Mereka menyebut pemerintah telah berbohong. Tidak tanggung-tanggung kebohongan itu. Jumlahnya delapan belas, terdiri dari sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Demikian tersua di pelbagai media.

Karena pernyataan terbuka ini merupakan seruan moral tokoh lintas agama yang tak punya kepentingan politik praktis, gaungnya ke mana-mana. Pemerintah berusaha membela diri, tetapi membikin situasi justru lebih buruk. Pemerintah dinilai kurang arif dan tak mau menerima masukan konstruktif.

Salah satu kebohongan lama yang disebutkan adalah perihal penyampaian angka kemiskinan. Pemerintah dituduh berbohong karena menyatakan jumlah penduduk miskin 2010 adalah 31,02 juta jiwa, padahal data penduduk yang layak menerima beras miskin 70 juta jiwa.

Pertanyaannya, mengapa sampai ada dua angka kemiskinan yang jauh berbeda, padahal keduanya sama-sama berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data kemiskinan makro
Mencoba menghitung jumlah penduduk miskin bukan pekerjaan mudah. Setakat ini belum satu pun metodologi yang sempurna memotret kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hanya terdiri dari satu kalimat, tetapi maknanya sangat luas sehingga bisa mengundang perdebatan panjang. Contohnya, apa yang dimaksud dengan kehidupan bermartabat. Apa pula yang termasuk hak-hak dasar? Apalagi, tidak semua hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Dari definisi itu terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan pendekatan pengukuran yang dipakai.

Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diterapkan di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai ketakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.

Dalam terapannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Penghitungan penduduk miskin ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus, sehingga hasilnya sebetulnya hanyalah estimasi.

Data yang dihasilkan biasa disebut data kemiskinan makro. Di Indonesia, sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional. Pencacahannya dilakukan setiap Maret dengan jumlah sampel 68.000 rumah tangga. BPS menyajikan data kemiskinan makro ini sejak tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin bisa diikuti dari waktu ke waktu.

Salah satu data kemiskinan yang mengundang polemik panjang adalah data kemiskinan pada Maret 2006. BPS mengumumkan jumlah penduduk miskin naik dari 35,1 juta jiwa (15,97 persen) pada Februari 2005 menjadi 39,30 juta jiwa (17,75 persen) pada Maret 2006 karena kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Data kemiskinan makro yang terakhir dikeluarkan BPS adalah posisi Maret 2010 ketika jumlah penduduk miskin 31,02 juta jiwa atau 13,33 persen total penduduk Indonesia. Data ini hanya menunjukkan estimasi jumlah dan persentase penduduk miskin yang berguna untuk perencanaan serta evaluasi program kemiskinan dengan target geografis.

Akan tetapi, data itu tidak dapat menunjukkan siapa dan di mana alamat penduduk miskin sehingga tidak operasional untuk program penyaluran bantuan langsung, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Data kemiskinan mikro
Masalah muncul saat pemerintah menaikkan harga BBM pada tahun 2005 dan ingin memberi kompensasi kepada penduduk lapisan bawah berupa penyaluran bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat. Orientasi program penanggulangan kemiskinan di Indonesia mendadak berubah total.

Di zaman Orde Baru, program penanggulangan kemiskinan memakai pendekatan geografis (desa), seperti Inpres Desa Tertinggal. Sejak tahun 2005, yang digunakan pendekatan individu atau rumah tangga, seperti bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan Jaminan Kesehatan Masyarakat.

Penyaluran bantuan langsung tak bisa memakai data kemiskinan makro sebab memerlukan nama dan alamat si miskin. Pengumpulan data harus dengan sensus, bukan sampel, sehingga data yang dihasilkan disebut sebagai data kemiskinan mikro. Ini berbeda dengan metode penghitungan kemiskinan makro dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Pengumpulan data kemiskinan mikro didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin supaya pendataan bisa cepat dan hemat biaya.

Sampai saat ini baru dua kali BPS mengumpulkan data kemiskinan mikro: Oktober 2005 dan September 2008. Data yang diperoleh disebut data rumah tangga sasaran (RTS) dan mencakup bukan hanya rumah tangga miskin, tetapi juga rumah tangga hampir miskin yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan.
Jumlah RTS hasil pendataan September 2008 adalah 17,5 juta. Dengan asumsi kasar rata-rata jumlah anggota rumah tangga empat orang, diperoleh angka 70 juta jiwa. Jadi, sebetulnya tak ada dua angka kemiskinan. Data 31,02 juta menunjukkan penduduk miskin, sementara data 70 juta menunjukkan penduduk miskin plus hampir miskin.

Selisih di antara keduanya menunjukkan besarnya penduduk hampir miskin di Indonesia. Mereka tidak tergolong miskin, tetapi sangat rentan terhadap kemiskinan. Sedikit gejolak ekonomi akan menyebabkan mereka mudah berubah status menjadi miskin. Maka, setiap kebijakan yang diambil harus memperhitungkan dampaknya bukan hanya pada rumah tangga miskin, tetapi juga rumah tangga hampir miskin. Sehari-hari keduanya sering tak berbeda nyata.
(Kompas, 31 Maret 2011)
Kecuk Suhariyanto Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik, BPS

Senin, 20 Juni 2011

Bagudung
Bagi sebagian orang, sebuah pressure tak ubahnya bagaikan doping yang menggerakkan mereka untuk mengerahkan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki sehingga terkadang bisa melakukan sesuatu melebihi batas kemampuan mereka. Seseorang bisa menjadi pelari hebat dan pemanjat ulung ketika dikejar anjing. Apalagi, jika yang mengejarnya adalah seekor anjing yang tengah mengidap penyakit gila alias anjing gila. Dalam situasi seperti ini, rekor nasional pun sepertinya bakal terpecahkan. Dan rasa takut akan sakitnya gigitan anjing serta ancaman penyakit rabies adalah dopingnya.

Pada tahun pertama di STIS, ancaman drop out (DO) karena nilai-nilai yang sama sekali jauh dari membanggakan adalah doping yang membuat kami, para anggota Einstan Community, tiba-tiba mendadak berubah menjadi mahasiswa yang gila belajar─spertinya kepala BPS bakal bangga jika melihat betapa meluap-luapnya semangat belajar kami saat itu.

Bayang-bayang bakal DO di tahun pertama telah membangkitkan rasa takut yang begitu hebat. Doping yang satu ini telah membuat kami onfire dan giat belajar seperti orang kesetanan. Entah berapa ratus lembar kertas buram dan berapa botol tinta spidol telah kami habiskan untuk membahas segala rupa soal mulai dari yang remeh hingga yang rumit setiap malamnya.

Bukan bermaksud sombong kawan, sepertinya ratusan soal Statistik Deskriptif, Kalkulas, Aljabar Linier, dan Teori Probabilita yang bertebaran di berbagai textbook karangan Anto Dajan, J.Supranto, Showkosky, Purcell, Howard Anton, Wallpole, dll telah kami babat habis. Dan sepertinya, hal inilah yang menjadi penyebab utama kepala Iskandar sedikit menipis seperti sekarang ini─mudah-mudahan ini tidak menjadi pengorbanan yang sia-sia kerena keputusannya yang bakal keluar dari BPS.

Markas Einstain Community, tempat dimana ratusan soal dari berbagai disiplin ilmu kami bedah, terletak di kosan Iskandar yang kami berinama kosan “Mas Didik”. Mas Didik adalah nama pemilik kosan tersebut. Seorang lelaki sedikit penyakitan dengan status pengangguran menurut konsep BPS. Mas Didik dan istrinya yang murah senyum itu, tidak─masih berusaha keras untuk─punya anak. Nampaknya, kerjasama apik dua sejoli ini belum membuahkan hasil hingga saat ini. Mudah-mudahan hal ini bukan karena aktivitas belajar kami setiap malamnya yang kerap kali mengganggu usaha mereka.

Selain komplotan para veteran, sisi lain yang menarik dari Einstain Community adalah bahwa kelompok belajar ini merupakan kolaborasi etnik yang menurut saya sedikit unik. Anda tentu bisa membayangkan bagaimana riuhnya sebuah kelompok diskusi jika di dalamnya berafiliasi orang Medan dan Sulawesi.

Karena keasyikan belajar─setahu saya hanya sedikit mahasiswa STIS yang bisa menikmati gawean yang satu ini─kami sering lupa waktu. Terkadang, hangatnya diskusi terus berlangsung hingga larut malam, dan membuat kami lupa, kalau saat itu, sepasang suami-isteri di kamar sebelah yang hanya dipisahkan oleh dua lembar tripleks tipis dari kami yang brisik itu, punya agenda rutin yang harus dikerjakan sebelum tidur. Dan untuk merealisasikannya konon dibutuhkan sedikit konsentrasi─teman-teman yang sudah menikah tentu lebih paham soal yang satu ini.

Seingat saya, jika sudah di atas jam 9 malam, Mas Didik mulai menggerutu dari kamar sebelah. Terkadang,  gerutuan tersebut diikuti bunyi hentakan yang sedikit mengagetkan pada dinding tripleks. Jika sudah demikian, kami bertiga mahfum bahwa hal tersebut adalah isyarat pengusiran secara tersirat, sinyal bahwa diskusi harus segera dihentikan dan kami berdua (saya dan Naja) harus segera angkat kaki.

Meskipun cukup cerdas untuk menangkap isyarat pengusiran secara halus, kami terkadang “buta hati” dan tidak peduli. Diskusi terus berlanjut, meskipun dengan volume suara yang sedikit diturunkan. Bahkan, Iskandar terkadang merespon sinyal tersebut dengan berucap “ bagudung, baguduuung” dengan nada yang sedikit tinggi. Tahukah kau kawan, kalau bagudung adalah bahasa Medan untuk hewan pengerat yang sering kita jumpai pada gang-gang dan selokan di daerah Kebon Nanas, yakni tikus besar. Entah siapa yang dia maksudkan dengan kata bagudung itu, mudah-mudahan bukan Mas Didik, Sang Empunya kosan.

Gambate kudasai
Teman-teman yang ketika kuliah Statistik Matematik (Statmat) I dan II diampu oleh Ibu Erni Tri Astusti tentu tahu betul akan kalimat yang satu ini. Kalimat yang kerap muncul setelah rentetan empat butir soal yang membuat jantung sebagian mahasiswa berdegup kencang ketika membacanya itu, spertinya berasal dari negeri Jepang ─bahasa Jepang persisnya, tempat dimana Sang Dosen, Bu Erni yang cerdas nan pandai itu menempuh pendidikan pasca sarjana untuk merengkuh gelar Master of Mathematics.

Nampaknya, pengalaman keras saat menempuh pendidikan di negeri yang baru saja porak-poranda akibat sapuan gelombang tsunami itu membuat soal-soal ujian dosen yang satu ini relatif sulit bagi sebagian mahasiswa, dan pastinya membuat kalimat “gambate kudasai” pada setiap lembar soal yang beliau buat mengalami pergeseran makna. Saya tidak tahu persis perihal terjemahan dari kalimat ini. Namun sepertinya, maknanya tidak jauh berbeda dengan kalimat-kalimat lain yang biasa dijumpai pada lembar kertas soal ujian umumnya, semisal “good luck”, “selamat ujian”, “semoga sukses”, atau kalimat-kalimat lain yang maknanya positif dengan tujuan untuk memberikan sugesti positif kepada peserta ujian. Akan tetapi, rumitnya empat butir soal yang mendahului kalimat ini pada lembar soal ujian Statmat menjadikannya berubah makna dalam benak mahasiswa menjadi ....”you will die” atau “kamu bakal tamat”. Salah satu kawan yang pernah merasakan teror dari kalimat gambate kudasai adalah Iskandar.
 

Ambasador, bahkan Pasar Minggu
Statmat memang mata kuliah yang rumit dan memusingkan bagi mereka yang terlahir dengan bakat Aljabar-Matematika yang kurang bisa diandalkan. Tidak mengherankan kalau mata kuliah yang satu ini tergolong “hard science”. Dan bagi mereka yang menempuh pendidikan dalam bidang Statistika, menyelami kepelikan ilmu yang satu ini adalah sebuah keharusan yang tidak bisa dimungkiri.

Di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS), tempat dimana para calon ahli statistik Badan Pusat Statistik (BPS) ditempa ─sebagian dijerumuskan, Statmat merupakan mata kuliah inti bagi mahasiswa tahun kedua (Tingkat II). Keberadaannya sebagai mata kuliah inti menjadikannya sebagai batu sandungan dan momok yang paling ditakuti oleh mahasiswa. Secara statistik, mata kuliah ini merupakan salah satu penyebab utama gagalnya mahasiswa di tahun kedua.

Saat kuliah dulu, seikitar 50 orang teman saya harus mengikuti ujian perbaikan (her) Statmat I karena nilai akhir mereka yang tidak mencukupi syarat minimum untuk lulus. Di antara teman-teman yang mengikuti ujian her tersebut, sahabat saya Iskandar yang sepertinya sebentar lagi bakal kabur dari BPS itu termasuk di dalamnya─bayangan akan masa depan suram di Padang Lawas yang berjarak 16 jam perjalanan dari Medan nampaknya telah membelokkan niat dan merontokkan tekad kawan yang satu ini untuk berkarir di BPS─ dia menjadi satu-satunya anggota Einstain Community yang gagal.

Saat itu, saya dan Naja sepertinya sedikit beruntung. Dibilang sedikit beruntung karena sepertinya kami bisa selamat karena kekuatan doa-doa yang kami panjatkan. Tuhan yang Maha Pemurah memang selalu ada ketika dimintai pertolongan. Seingat saya, tidak seperti biasanya, dini hari sebelum ujian tengah semester Statmat I, dengan melawan rasa kantuk yang luar biasa, saya bangun untuk shalat tahujud. Selepas shalat, di 1/3 malam terakhir yang merupakan waktu paling mustajab untuk berdoa itu dengan penuh harap aku tengadahkan tangan kepada Dzat Yang Maha Pemurah yang menurut sabda Nabi saat itu tengah turun ke langit dunia, memohon agar diberi kelancaran pada ujian hari itu. Dan sepertinya yang dilakukan Naja juga demikian.

*****
Cara Bu Erni dalam memeriksa lembar ujian Statmat boleh dibilang sedikit unik. Entah karena kewalahan harus memeriksa lembar ujian seluruh mahasiswa dari enam kelas yang diajarnya atau karena pertimbangan lain, kala itu, lembar ujian kelas yang satu diperiksa oleh kelas yang lain. Cara seperti ini ada untung juga ruginya. Keuntungannya adalah antar teman kita bisa saling membantu dalam kadar yang wajar, meskipun hasilnya masih diverifikasi lagi oleh Bu Erni. Adapun kerugiannya, selain idealisme dan objektivitas teman-teman yang kelewat tinggi sehingga menjadikan mereka pelit dan saklek dalam memberi nilai, juga menyangkut rasa malu dan pertaruhan harga diri. Saya kira semua orang bakal malu ketika hasil ujiannya yang “hancur” dipublish ke khalayak ramai.

Waktu itu, lembar ujian kelas saya (2F) diperiksa oleh kelas 2E─ada teman yang begitu berkesan dan sulit dilupakan di kelas ini. Sebagaimana halnya sebelum ujian, dini hari ketika lembar ujian kelas saya akan diperiksa, saya bangun salat malam untuk memohon sedikit peruntungan kepada Dzat Yang Maha Pemurah. Saya tidak lagi ingat betul secara lengkap perihal redaksi doa yang saya panjatkan kala itu. Namun seingat saya, ketika itu saya memohon kepadanya agar yang memeriksa lembar ujian saya nantinya adalah orang yang saya kenal baik dan juga mengenal saya, serta orang yang baik dan murah hati.

Sebagai orang beriman, saya selalu yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita bukan proses kebetulan, tetapi atas kehendakNya. Termasuk ketika saya mengetahui bahwa akhirnya yang memeriksa lembar ujian saya adalah Iskandar, saya yakin dengan sepenuh hati bahwa Tuhan benar-benar telah menjawab doa saya. Entah Anda setuju atau tidak, menurut saya, peristiwa ini merupakan jastifikasi dariNya bahwa sahabat yang satu ini memang pribadi yang baik dan murah hati. Hatinya besar, lebih besar dari badannya yang tambun itu, bahkan lebih besar dari 80 persen gaji dan upah kinerja, serta tunjangan sebagai bendahara yang bakal diterimanya di BPS Padang Lawas.

Berkat doa yang mustajab itu, hasil ujian saya lumayan baik. Namun, tidak demikian halnya dengan Iskandar. Hasil ujian kawan yang satu ini rupanya beda tipis dengan nomor angkutan kota (angkot) jurusan Kampung Melayu-Ambasador (44) yang selalu lewat di depan kampus. Meskipun lumayan hancur, Iskandar patut bersyukur karena teman-teman yang hasil ujiannya lebih hancur ternyata lebih banyak.

Kawan saya yang satu lagi, Sang Vokalis band yang diberinama denga penyakit yang begitu menakutkan itu (Alzheimer), mendapatkan hasil ujian yang lebih miris. Di lembar ujiannya, tertera nilai yang sama persis dengan nomor angkot jurasan Kampung Melayu-Pasar Minggu, “16”. Meskipun sempat gagal saat audisi Indonesian Idol, kawan dari Lhoksemawe ini nampaknya lebih berbakat untuk menjadi seorang musisi ketimbang statistisi.

Kamis, 16 Juni 2011

Setelah membaca postingan Boss Agus Potter Sinpei perihal garis kemiskinan BPS yang kembali diributkan oleh para wakil rakyat yang tengah kehilangan kepercayaan karena berbagai tingkah mereka yang seringkali melukai hati rakyat itu─ mulai dari kesenangan  berpelancong ke luar negeri dengan dalih studi banding, budaya kleptomania merampok uang negara, hingga yang terbaru kasus mafia anggaran─gairah saya terhadap persoalan kemiskinan kembali menyeruak, setelah sempat padam karena terlalu sibuk dengan ramalan produksi padi dan palawija.

Saya akan menanggapi isi tautan tersebut  sebagai seorang statistisi didikan BPS, bukan sebagai politisi yang seringkali subjektif sesuai kepentingan yang diusung. Dalam ranah politik, kebenaran seringkali kabur dan tidak jarang mengalami deviasi. Sesuatu yang sejatinya benar bisa menjadi salah jika sebagian besar dari anggota dewan yang katanya terhormat itu mengatakannya sebagai suatu kesalahan.

Mengukur Kemiskinan Tidaklah Semudah Menggunakan Penggaris
Kata kemiskinan adalah sesuatu yang sangat kaulitatif. Karenanya,  sangat sulit untuk mengkurnya secara kuantitatif. Sebagai contoh, jika setiap orang diminta melengkapi kalimat berikut, "saya miskin karena......". Akan ada ratusan, bahkan ribuan kata yang bisa digunakan untuk melengkapi kalimat ini, tergantung orangnya. Dan pastinya, tidak semua bisa dikuantitatifkan. Singkat kata, mengukur kemiskinan tidaklah semudah mengukur panjang suatu objek riil dengan sebuah penggaris. Untuk menjelaskan hal ini, saya sadurkan buat Anda tulisan dari Dr. Kecuk Suhariyanto  di Koran Kompas (12 Januari 2011), dalam artikel yang berjudul “Jumlah Si Miskin” beliau menulis sebagai berikut:

Mencoba menghitung jumlah penduduk miskin bukan pekerjaan mudah.
Setakat ini belum satu pun metodologi yang sempurna memotret
kemiskinan. Secara umum, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat
seseorang atau sekelompok orang tak mampu memenuhi hak-hak dasarnya
untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
 
Hanya terdiri dari satu kalimat, tetapi maknanya sangat luas sehingga
bisa mengundang perdebatan panjang. Contohnya, apa yang dimaksud
dengan kehidupan bermartabat. Apa pula yang termasuk hak-hak dasar?
Apalagi, tidak semua hak dasar dapat dikuantifikasi, seperti rasa aman
dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk
berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.
 
Dari definisi itu terlihat bahwa kemiskinan merupakan masalah
multidimensi. Sulit mengukurnya sehingga perlu kesepakatan pendekatan
pengukuran yang dipakai.
 
Salah satu konsep penghitungan kemiskinan yang diterapkan di banyak
negara, termasuk Indonesia, adalah konsep kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar. Dengan konsep ini, definisi kemiskinan yang sangat luas
mengalami penyempitan makna karena kemiskinan hanya dipandang sebagai
ketakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan
dan bukan makanan.
 
Dalam terapannya, dihitunglah garis kemiskinan absolut. Penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran/pendapatan per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan disebut penduduk miskin. Penghitungan penduduk
miskin ini didasarkan pada data sampel, bukan data sensus, sehingga
hasilnya sebetulnya hanyalah estimasi.
 
Data yang dihasilkan biasa disebut data kemiskinan makro. Di
Indonesia, sumber data yang digunakan adalah Survei Sosial Ekonomi
Nasional. Pencacahannya dilakukan setiap Maret dengan jumlah sampel
68.000 rumah tangga. BPS menyajikan data kemiskinan makro ini sejak
tahun 1984 sehingga perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin
bisa diikuti dari waktu ke waktu
.


Mengapa Garis Kemiskinan yang Digunakan Di Setiap Negara Berbeda?
Dalam penghitungan kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs), garis kemiskinan (GK) merupakan instrument yang sangat penting. GK yang tidak tepat akan menghasilkan pengukuran kemiskinan yang menyesatkan. Pada dasarnya,  GK merupakan jumlah rupiah yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ini mencakup kebutuhan  makanan yang setara dengan 2.100 kkal per hari dan kebutuhan non-makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan).

Dalam prakteknya, GK merupakan jumlah pengeluaran reference population─20 persen populasi yang pengeluarnnya di atas GK sementara─atas sejumlah komoditi makanan dan non-makanan yang biasa disebut basket commodity. Komposisi komoditas yang menyusun basket ini beserta harganya sangat memengaruhi pergerakan nilai GK.

Komposisi komoditas makanan dan non-makanan penyusun GK berbeda-beda pada tiap negara, sesuai dengan pola konsumsi penduduknya. Itulah sebabnya kenapa nominal GK yang digunakan di setiap negara juga berbeda. Karena itu, GK yang digunakan di Vietnam belum tentu representatif jika digunakan di Indonesia─sekedar infromasi kawan, ketika menghitung angka kemiskinan orang Vietnam sebenarnya datang belajar ke BPS, karena untuk urusan yang satu ini kita dinobatkan sebagai yang terbaik di Asia-Pasifik.

GK Nasional (BPS) Vs GK Bank Dunia
Salah satu penyakit kronik bangsa ini adalah nasionalisme yang melempem. Mungkin, itulah sebabnya kenapa Indonesia hingga kini belum mempunyai produk atau brand nasional yang bisa eksis dan kompetitif di pasar internasional (go international), semisal Jepang yang begitu digdaya dalam industri otomotif dunia lewat sederet merek seperti Toyota, Honda, dan Yamaha atau Korea Selatan yang berjaya dengan Samsung dan Hyundai-nya. Di pasar internasional, kita hanya dikenal sebagai negera pengekspor bahan mentah (raw material) dan TKI.

Menurut Rhenald Kasali, sang pakar manajemen itu, suatu produk/brand akan eksis di pasar internasional─luar negeri─ jika di dalam negeri produk/brand tersebut juga eksis─minimal dihargai. Itulah yang terjadi pada Jepang dan Korea, semangat nasionalisme yang diwujudkan melalui kecintaan dan kebanggaan mereka  terhadap produk dalam negeri begitu kuat. Konon kabarnya, walaupun bermukim di Amerika, dalam urusan membeli mobil, orang Korea akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan mobil dengan merek Hyundai meskipun dengan harga yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan mobil-mobil produksi Amerika. Sesuatu yang amat kontras jika dibandingkan dengan kebiasaan orang kita yang begitu doyan terhadap segala sesuatu yang berbau impor. Dalam mindset mereka, produk impor/buatan luar negeri selalu lebih baik.

Dalam urusan memilih angka kemiskinan yang terjadi juga demikian. Sebagian Ekonom dan Politisi negeri ini lebih memilih untuk menggunakan angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia ketimbang angka BPS. Dalam pandangan mereka,  angka kemiskinan Bank Dunia jauh lebih baik dan akurat jika dibandingkan dengan angka BPS. Pandangan yang sudah tentu keliru, karena pada dasarnya metode yang digunakan oleh kedua institusi ini sama saja. Yang membedakan antara keduanya hanyalah garis atau batas kemiskinan yang digunakan. Bahkan, data yang digunakan oleh Bank Dunia dalam menghitung angka kemiskinan sebenarnya adalah data  Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang tidak lain dan tidak bukan adalah data BPS.

Selain itu, angka kemiskinan BPS dan angka kemiskinan Bank Dunia bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Karena pada dasarnya,  keduanya saling mendukung dan digunakan untuk tujuan yang sedikit berbeda.

Terkait evaluasi terhadap pencapaian target MDGs, yang salah satunya adalah mengurangi angka kemiskinan dunia hingga tinggal setengahnya pada tahun 2015, Bank Dunia membutuhkan data kemiskinan yang comparable (dapat diperbandingkan) antar negara. Dalam hal ini, angka kemiskinan yang dihitung berdasarkan GK nasional di setiap negara tentu tidak dapat digunakan karena basket commodity yang digunakan berbeda pada tiap negara. Selain itu, jika GK nasional setiap negara dikonversi ke dalam dollar PPP, maka nominalnya akan berbeda-beda. Pada kondisi seperti ini, syarat perbandingan aple to aple ketika memperbandingkan angka kemiskinan antar negara tidak terpenuhi. Karena itu, sebagai solusinya, Bank Dunia kemudian menghitung angka kemiskinan berdasarkan GK yang distandardisasi dalam ukuran dollar PPP (paritas daya beli, bukan dollar kurs seperti yang salah dipahami oleh sebagian ekonom dan politisi). Dalam prakteknya, ada dua ukuran yang digunakan yakni 1 dollar PPP dan 2 dollar PPP. GK Nasional (BPS) sendiri setara dengan 1.5 dollar PPP. Jika kemudian timbul pertanyaan, GK mana yang paling representatif  untuk Indonesia ? Jawabannya adalah punya kita (BPS).
Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!