Kinerja Jokowi dalam soal pengentasan kemiskinan dalam
setahun terakhir masih belum maksimal. Hal ini tercermin dari profil kemiskinan
Provinsi DKI Jakarta yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada 1 Juli.
BPS mencatat, pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin—yakni
penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan lebih kecil dari
Rp447.797—di Jakarta mencapai 393,98 ribu orang atau mencakup 3,92 persen
dari total jumlah penduduk Jakarta. Itu artinya, jumlah penduduk miskin
bertambah sebanyak 22,28 ribu orang bila dibandingkan dengan kondisi pada
September 2013.
Jumlah penduduk miskin juga mengalami kenaikan bila
dibandingkan dengan kondisi pada Maret 2013. BPS mencatat, jumlah penduduk
miskin pada Maret tahun lalu mencapai 352,96 ribu orang atau 3,55 persen dari
total penduduk. Itu artinya, dalam setahun terakhir jumlah penduduk miskin
bertambah sebanyak 41,02 ribu orang.
Inflasi
Seperti diketahui, inflasi atau kenaikan harga-harga barang
dan jasa sangat memengaruhi perkembangan jumlah penduduk miskin. Apalagi, bila
inflasi yang terjadi digerakkan oleh kenaikan harga-harga bahan makanan yang
merupakan kebutuhan pokok penduduk miskin. Hal ini disebabkan sekitar 60-70
persen pengeluaran penduduk miskin dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan makanan.
Pendek kata, inflasi yang tinggi bakal menggerus daya beli penduduk miskin
sehingga mengoreski tingkat kesejahteraan mereka.
Itulah sebab, pengendalian inflasi menjadi sangat penting.
Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat dan Bank Indonesia (BI),
tapi juga pemerintah daerah. Pentingnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam
pengendalian inflasi tercermin dari pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendalian
Inflasi Daerah (TPID). Dalam tim ini, pemda berkoordinasi dengan Bank Indonesia
dalam melakukan pemantauan dan pengendalian inflasi di daerah masing-masing.
Mudah diduga, kenaikan jumlah penduduk miskin di Jakarta
dalam setahun terakhir tidak lepas dari sumbangan inflasi yang terjadi
sepanjang Maret 2013- Maret 2014. Kenaikan jumlah penduduk miskin pada
September 2013 disebabkan oleh kanaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
pada akhir Juni 2013. Kebijakan tidak populer ini memicu inflasi Jakarta hingga
mencapai 3,16 persen pada Juli 2013. Sementara itu, kenaikan jumlah
penduduk miskin pada Maret 2014 nampaknya disebabkan inflasi sepanjang Desember
2013-Februari 2014 yang relatif tinggi sebagai efek dari tingginya permintaan
terhadap barang dan jasa saat Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru.
Karena itu, pengendalian inflasi memegang peranan penting
bagi keberhasilan Pemda DKI dalam menurunkan jumlah penduduk miskin di Jakarta.
Sayangnya, kinerja Pemda DKI dalam soal pengendalian inflasi belum maksimal.
Hal ini tercermin dari pergerakan angka inflasi Jakarta, yang secara umum, di
atas angka inflasi nasional dalam setahun terakhir. BPS mencatat, laju inflasi
sepanjang Juni 2013-Juni 2014 (year on year) di Jakarta mencapai 7,09 persen,
lebih tinggi dari angka nasional yang sebesar 6,7 persen. (*)
Komentar
Posting Komentar