Presiden Non-Jawa

Budayawan Radhar Pancadahana menulis sebuah artikel menarik berjudul “Saatnya Orang Non-Jawa” yang dimuat di Harian Kompas pada 3 September 2013. Artikel itu memberi penekanan ihwal pentingnya memberi kesempatan kepada insan-insan unggul dari luar Jawa (non-Jawa) untuk memimpin negeri ini pada 2014. Tentu sebagai presiden, bukan hanya wakil presiden.

Tak bisa ditampik, berbagai pertimbangan irasional, primordial, supranatural bahkan mistis, serta acuan-acuan lain yang sama sekali tak berelasi dengan kualitas dan kepabilitas seseorang dalam memimpin masih menjadi acuan ketika memilih pemimpin di negeri ini. Alhasil, demokrasi yang kerap kita banggakan hampir selalu gagal dalam melahirkan pemimpin yang mampu membawa perbaikan, perubahan, dan kemajuan.

Selama ini, pra-anggapan bahwa presiden harus orang Jawa dengan segala bumbu mistisnya, misalnya, adalah batu sandungan bagi para tokoh potensial dari luar Jawa untuk menjadi presiden. Di negeri ini seolah sudah ada aturan tak tertulis: Anda boleh saja punya kapabilitas dan kemampuan dalam memimpin, tapi selama Anda bukan orang Jawa, jangan pernah bermimpi untuk menjadi presiden. Tak heran kalau dalam berbagai analisis dan hitung-hitungan politik terkait suksesi kepemimpinan di negeri ini, faktor Jawa non Jawa masih menjadi variabel utama lagi penentu.

Hal ini merupakan realitas dari demokrasi yang tidak dibarengi dengan kesetaraan (kualitas pemilih yang mumpuni). Sulit rasanya mengharapkan kehadiran seorang satria piningit (pemimpin yang berkualitas) bila seorang presiden dipilih secara—demokrasi—langsung, sementara sebagian besar pemilih bukanlah “pemilih cerdas”, tapi pemilih yang terpenjara dalam kungkungan semangat primordialisme kesukuan,  yang lebih mementingkan kulit ketimbang isi,  dan popularitas ketimbang kapasitas.

Itulah sebabnya, seorang Jusuf Kalla (JK) yang tak diragukan lagi kapasitas dan rekam jejaknya untuk memimpin negeri ini harus puas di posisi puncak sebagai wakil presiden. Karena satu hal—selain kurang tinggi barangkali: bukan orang Jawa. Dalam berbagai hasil survei dan analisis politik, ketika disandingkan dengan Jokowi atau Megawati (tokoh Jawa), JK hanya layak jual jika diplot sebagai wakil presiden. Padahal kita tahu, seperti apa kualitas JK bila dibandingkan dengan kedua tokoh ini.

Pertanyaannya, sampai kapan bangsa ini terus seperti ini? Sampai kapan kondisi yang—meminjam istilah Bung Radhar dalam tulisannya—memustahilkan kesempatan dan peluang  tokoh-tokoh potensial non-Jawa untuk memimpin negeri ini terus berlangsung?

Pemilihan presiden pada 2014 nanti adalah momentumnya. Karena itu, dalam soal pra-anggapan bahwa presiden negeri ini harus dari etnis tertentu, orang Jawa sebagai fraksi terbesar dari penduduk negeri ini (40 persen lebih penduduk Indonesia adalah etnis Jawa) sudah saatnya berbesar hati dan bersedia memberi “kesempatan” untuk dipimpin oleh seorang presiden non-Jawa. Bukankah sejarah bangsa ini telah membuktikan kebesaran hati para tokoh Jawa ketika menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional, bukan bahasa Jawa yang lebih banyak penuturnya. (*)