BPS: Badan Pertahanan SBY

Mohan maaf jika isi tulisan tidak sesuai dengan judulnya. Hanya sekedar memancing Anda untuk membaca....hehehe.

Saya merasa “ngeri” juga kala menyaksikan acara Bedah Editorial Media Indonesia di sebuah stasiun TV tempo hari. Tema yang diangkat dalam acara hari itu adalah Peta Kemiskinan, yang lagi-lagi menyoroti akurasi data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 1 Juli sebelumnya. BPS lagi-lagi melaporkan bahwa jumlah penduduk miskin mengalami penurunan: pada Maret 2012 jumlah penduduk miskin dilaporkan turun sebesar 890 ribu orang dibanding kondisi Maret 2011.

 Seperti biasanya, ini merupakan kabar gembira yang segara disikapi skeptis oleh sebagian kalangan, terutama mereka yang tidak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini. Ada anggapan bahwa statistik kemiskinan yang dirilis BPS tersebut telah mengesampingkan realitas kehidupan yang dirasakan rakyat kecil alias tidak sesuai dengan fakta keseharian yang mereka rasakan. Dan lagi-lagi, BPS kembali dituduh melakukan manipulasi terhadap data kemiskinan untuk mendukung justifikasi “palsu” keberhasilan pemerintah dalam mengentaskan penduduk miskin negeri ini. Tidak heran, ada seorang penanya dalam acara yang bersifat interaktif itu memelestkan kepanjangan BPS menjadi Badan Pertahanan SBY.

 Susah juga sebetulnya menyimpulkan mana yang benar kala membenturkan data hasil survei–yang didesain sedemikian rupa untuk menjelaskan karaktersitik populasi (jumlah penduduk miskin Indonesia)–dengan sebuah persepsi yang dibangun secara parsial berdasarkan fakta keseharian yang belum tentu menggambarkan kondisi populasi yang sesungguhnya: perkembangan penduduk miskin Indonesia. Orang boleh skeptis atau mungkin tidak percaya dengan statistik kemiskinan yang dirilis BPS. Tetapi, bukan berarti dengan itu, orang boleh seenak hati mengatakan bahwa statistik kemiskinan BPS tidak akurat, tidak sejalan dengan realitas di lapangan, atau apalah namanya tanpa didasarkan pada hasil sebuah survei yang secara metodologis hasilnya dapat diperbandingkan (comparable) dengan statistik kemiskinan BPS.

Singkat kata, jika Anda tidak percaya statistik kemiskinan yang dirilis BPS, silahkan lakukan survei sendri. Tentu saja survei serupa SUSENAS dengan 68.800 sampel rumah tangga yang tersebar di seluruh Indonesia itu. Baru kemudian simpulkan apakah statistik kemiskinan BPS benar-benar akurat atau tidak.

Bisa Jadi Tidak Akurat

Namun demikian, bisa saja statistik kemiskinan yang dirilis BSP memang tidak akurat. Hal ini sangat mungkin terjadi karena pada dasarnya angka kemiskinan BPS hanyalah hasil estimasi, yang boleh jadi menyimpang jauh dari kondisi yang sebenarnya. Inilah yang saya maksudkan dengan “kengerian” di awal tulisan ini. Bukan soal ancaman bahwa BPS bakal dibubarkan jika benar terbutki melakukan manipulasi data kemiskinan, sekali lagi bukan. Karena BPS memang tidak pernah melakukan hal itu. Tetapi, menyesatkan bangsa dan negara dengan infromasi statistik yang keliru tentu sebuah kesalahan besar. Apalagi, jika itu dilakukan secara sengaja. Inilah kengerian yang saya maksudkan.

Saat menyaksikan acara yang seru itu, ingatan saya kembali tertuju pada apa yang terjadi di acara sosialisasi updating (pemutahiran) Direktori Perusahaan Pertanian yang dihelat di Swissbel Hotel beberapa waktu lalu. Pada sesi tanya jawab, Ketua Dewan Hortikultura Nasional, Tony Kristianto, mempersoalkan data produksi jagung BPS. Dia melontarkan kritik, yang menurut saya, cukup pedas kala itu.

Tahun 2011, BPS melaporkan bahwa produksi jagung nasional mencapai 17,5 juta ton pipilan kering. Tetapi anehnya, para pelaku industri pakan ternak harus mengimpor 3,5 juta ton jagung dari luar negeri karena kesulitan memperoleh suplai jagung yang mencukupi dengan mengandalkan produksi dalam negeri. Padahal menurutnya, kebutuhan industri pakan ternak hanya 6 juta ton. Pertanyaan dia sederhana, kenapa begitu sulit mendapatkan 6 juta ton jagung padahal pada saat yang sama produksi jagung dalam negeri dilaporkan mencapai 17,5 juta ton? Kemana perginya jagung-jagung itu?

Ini tentu bukti sahih untuk meragukan akurasi data produksi BPS. Tidak heran kalau dia juga menyatakan bahwa yang namanya kesalahan adalah sesuatu yang wajar dalam statistik, tapi kalau kesalahannya lebih dari 60 persen tentu sudah keterlaluan, itu bukan lagi statistik namanya. Saya kira, kita patut khawatir keselahan–termasuk pada data kemiskinan–sebesar 60 persen itu memang betul adanya atau bahkan mungkin lebih besar lagi.

Celakanya, kritikan yang disampaikan secara berapi-api itu ternyata dimuat di harian Kompas sehari setelahnya dengan judul yang cukup bombastis, “Pengusaha Tak Lagi Percaya pada Data Pangan BPS.”Terkait hal ini, saya mendapat tugas khsusus, yang menurut saya sedikit lucu: mencari tahu siapa nama wartawan yang menulis berita tersebut.

Apa yang terjadi pada data produksi jagung dan kemiskinan seharusnya menjadi bahan renungan kita bersama, para insan BPS. Apakah visi “pelopor statistik terpercaya (trustworthy statistics) untuk semua” yang telah kita nyatakan dengan begitu hebat itu telah terwujud?.....(bersambung). (*)