Blognya Kadir Ruslan

Kejayaan Nusantara (Indonesia) di masa lampau adalah fakta sejarah yang tak bisa ditampik. Dalam buku bertajuk  Traded and The Problems of Royal Power in Aceh yang ditulis sejarawan terkenal Australia, Anthony Reid, misalnya, digambarkan betapa makmurnya Aceh pada abad 16. Agustin de Beaulieu menggambarkan, kemakmuran orang-orang kaya Aceh pada masa itu begitu tinggi, sampai-sampai rumah mereka dihiasi meriam di depan pintunya. Di bawah pemerintahan Al Kahar, Aceh memiliki pelubahan-pelabuhan besar, menguasai Selat Malaka dan jalur perdagangan hingga ke Luat Merah. Kemakmuran para saudagar Aceh kala itu tidak kalah dengan suadagar-saudagar Eropa. Pada masa itu, kemakmuran yang tinggi tidak hanya terjadi di Aceh. Kemakmuran serupa juga dapat dijumpai di pusat-pusat perdagangan Nusantara lainnya, seperti Kawasan Indonesia Timur, pesisir timur Sumatera, dan pantai utara Jawa. Jejak kejayaan itu terus berlanjut hingga abad 18. Hasil kajian yang dilakukan Paul Bairoch, misalnya

Statistik kemiskinan merupakan salah satu data strategis yang secara rutin dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berhubung kemiskinan telah menjadi agenda pembangunan sekaligus agenda politik pemerintah, selama ini data kemiskinan hasil perhitungan BPS selalu mendapat perhatian yang luas dari publik. Sayangnya, ketika data kemiskinan dirilis oleh BPS ke khalayak, tidak sedikit orang yang justru meragukan bahkan tidak percaya dengan data tersebut. Independensi BPS selalu dipersoalkan kala melaporkan bahwa kemiskinan mengalami penurunan. Ada anggapan bahwa data kemiskinan yang diwartakan BPS telah dimanipulasi dan diramu sedemikian rupa untuk menyenang-nyenangkan pihak yang berkuasa. Atau lebih parah lagi, BPS dituduh telah berbohong atas data kemiskinan yang dilaporkannya. Tuduhan yang tentu saja membuat mereka yang telah bekerja keras untuk menghasilkan data tersebut terluka. Ruang untuk mempersoalkan akurasi data kemiskinan BPS memang terbuka. Bahwa dalam kegiatan pen

Anda tentu pernah mendengar atau membaca statistik (data) yang menyebutkan tentang produksi padi nasional. Tapi pernahkah terbayang dalam benak Anda, bagaimana produksi padi yang dihasilkan oleh sekitar 17 juta rumah tangga dari 8 juta hektar lahan sawah itu dihitung. Tentu bukanlah pekerjaan yang mudah. Penghitungan produksi padi dilakukan dengan mengalikan data luas panen dan data produksi per hektar (produktivitas). Dalam prakteknya, penghitungan luas panen dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian atau dinas-dinas serupa di bawah koordinasi Kementerian Pertanian, sementara pengukuran produktivitas menjadi tanggung jawab petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dibantu oleh petugas dinas. Sepintas, penghitungan produksi padi cukup sederhana, tinggal mengalikan saja. Tapi masalahnya adalah pada penghitungan luas panen dan pengukuran produktivitas, bukan main berat tantangannya di lapangan. Bayangkan, bagaimana caranya menghitung luas tanaman padi yang dipanen dari sekitar 8 juta

Salah satu indikator seksi yang secara rutin dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah angka pengangguran. Indikator ini merupakan indikator makro ekonomi yang sangat penting selain inflasi (perkembangan harga-harga), jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Di Amerika Serikat (AS), angka pengangguran sering dijadikan materi atau isu utama dalam kampanye pemilihan presiden (pilpres). Pada pilpres AS baru-baru lalu, misalnya, Anda bisa melihat bagaimana angka pengangguran AS yang cukup tinggi digunakan oleh Mitt Romney, calon presiden dari Partai Republik, untuk menyerang kinerja petahana, Barack Obama dari Partai Demokrat. Singkat kata, di AS yang praktek demokrasinya sudah sangat baik, statistik pengangguran—dan juga statistik-statistik lainnya—merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan preferensi pemilih dan keputusan mereka di bilik suara. Mengapa angka pengangguran sedemikian penting? Salah satu jawabannya adalah karena indikator ini