Blognya Kadir Ruslan

Data (statistik) haruslah akurat. Perumusan kebijakan akan tumpul. Begitupula dengan pengambilan keputusan, akan keliru jika tidak didasarkan pada data yang akurat. Terkait akurasi data, sedikit membuat ‘pegal hati’ ketika membaca berita bertajuk “Pengusaha Tak Percaya pada Data Pangan BPS” yang dimuat di harian Kompas Kamis lalu (12/04/2012). Sejumlah pengusaha dikabarkan skeptis terhadap akurasi data produksi jagung yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2011 lalu. Data tersebut dianggap tidak akurat karena kenyataannya tidak konsisten dengan kondisi riil di lapangan. Diketahui, menurut BPS, produksi jagung dalam bentuk pipilan kering tahun lalu diperkirakan sebesar 17,2 juta ton (ARAM III). Sementara itu, pada saat yang sama, para pelaku industri pakan ternak ternyata harus mengimpor 3,5 juta ton jagung dari manca negara karena sulitnya memperoleh jagung di dalam negeri. Padahal, kebutuhan jagung untuk industri pakan ternak hanya 6 juta ton. Pertanyaa

Diketahui, untuk menghitung jumlah orang miskin di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (makanan dan non makanan). Dalam prakteknya, nilai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang-agar tidak terkategori miskin-dinyatakan dalam jumlah rupiah tertentu yang kemudian disebut garis kemiskinan (GK). Orang dikatakan miskin jika dalam sebulan pengeluarannya lebih kecil dari nilai GK. Kelemahan mendasar metode ini adalah defenisi kemiskinan yang sejatinya luas dan multidimensi tereduksi hanya pada dimensi ekonomi saja. Maklum, tidak semua dimensi yang menjelaskan kemiskinan (sebagian besar kualitatif) dapat diukur secara statistik/kuantitatif. Padahal, di sisi lain pemerintah sangat membutuhkan statistik kemiskinan sebagai dasar pijakan perumusan dan alat evaluasi berbagai kebijakan anti kemiskinan. Dengan metode yang digunakan BPS selama ini, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi meskipun tidak didasarkan pada metode yang  m