Blognya Kadir Ruslan

Saya tertarik ketika membaca tulisan Ella Zulaeha (EZ) bertujuk “Wow.. Pengemis Aja Pake Blackberry!”  yang sempat menjadi   headline  di Kompasiana  beberapa waktu  yang lalu. Saya yakin, pengalaman yang kurang lebih sama juga pernah dialami oleh sebagian kita, yakni menjadi saksi bahwa tidak sedikit pengemis, di balik tampangnya yang mengundang rasa iba itu, ternyata orang ‘berpunya’. Mereka, yang secara kasat mata memang layak menjadi pengemis itu, ternyata punya telepon genggam (Hand Phone/HP). Bukan hanya satu, tetapi dua. Bahkan, beberapa diantaranya memiliki HP dengan  harga dan kualitas yang menyamai para pekerja kantoran di Jakarta. Balckberry, misalnya,  seperti yang dikisahkan dalam tulisan EZ itu. Sulitnya mengukur kemiskinan Dalam berbagai pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) terkait kemiskinan, variabel kepemilikan HP selalu diikutsertakan sebagai penciri  miskin atau tidaknya  sebuah rumah tangga. Alasannya: mereka yang memiliki HP pasti memiliki pengelu

Kecelakaan mobil ‘Xenia Maut’ yang menewaskan sembilan orang pejalan kaki baru-baru ini kian menambah catatan kelam tewasnya anak bangsa secara sia-sia. Tragisnya, sebagian besar mereka yang tewas itu berusia muda, bahkan sangat muda. Hal yang membuat kita tak habis pikir, sang pengemudi ternyata hanya dituntut 6 tahun penjara atas kelalainnya yang berujung pada hilangnya sembilan nyawa tak berdosa itu. Ini tentu mengiris-ngiris rasa keadilan. Orang yang awam, bahkan buta tentang hukum pidana pun—dengan nuraninya—tentu bisa merasakan bahwa tuntutan 6 tahun penjara itu betul-betul menginjak-nginjak rasa keadilan. Dan, pastinya, ini semakin menguatkan persepsi yang telah terbangun sebelumnya: nyawa manusia di negari ini kian hari, kian tak berharga. Hal yang juga membuat miris adalah sikap sang pengemudi yang seolah tak merasa bersalah atas kelalaiannya. Seolah nurani dan rasa sosialnya telah mati. Dan, kita patut khawatir, jangan-jangan ini merupakan potret umum kita sebagai

Kasus pelecehan seksual di atas bus Transjakarta (busway) yang kerap terjadi beberapa waktu lalu membuat Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta melakukan terobosan baru. Yakni, menyediakan area khusus buat wanita di dalam bus. Area di dalam bus pun dibagi dua: bagian depan untuk wanita dan bagian belakang untuk laki-laki. Selaras dengan hal ini, akses untuk masuk ke dalam bus pada setiap halte juga dibagi dua. Pintu masuk untuk laki-laki dan wanita dipisah. Dengan cara ini diharapkan tidak terjadi campur baur antara penumpang laki-laki dan wanita di dalam bus sehingga potensi terjadinya pelecehan seksual dapat dicegah dan diminimalisir. Sebetulnya, ini bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, pihak manajemen Transjakarta juga pernah menerapkan hal yang kurang lebih sama. Yakni, melakukan pemisahan akses masuk ke dalam bus bagi penumpang laki-laki dan wanita pada setiap halte. Namun, entah mengapa, hal ini tidak berlangsung lama. Selang beberapa waktu kemudian. Penumpang laki-laki dan

Belakangan ini, sejumlah berita mengenai gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat saya─mungkin juga Anda─ terheran-heran dan sakit hati. Mulai dari renovasi toilet yang menelan biaya hingga 2 miliar rupiah; pengadaan fasilitas ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) yang menghabiskan biaya 20 miliar rupiah; dan yang terbaru adalah pengadaan kalender untuk 560 orang anggota DPR yang menelan dana 1,5 miliar rupiah. Itu artinya, harga sebuah kalender di gedung DPR sebesar Rp116.000. Kalender macam apa itu? Sepertinya yang termahal di dunia. Angka-angka di atas terang saja membuat saya sakit hati. Mengapa? Karena miliaran rupiah yang dikeluarkan untuk gedung DPR itu adalah sebuah ironi jika dibandingkan kondisi penduduk negeri ini yang masih banyak orang miskinnya. Masih ada 28,89 juta penduduk miskin di negeri ini. Masih ada sekitar 17,5 juta rumah tangga yang karena daya beli mereka rendah, terpaksa harus makan Raskin dengan kualitas yang buruk. Kondisi ini seharusnya sudah cuku

Gambar di atas saya kopi dari Kompas.Com. Tepatnya dari sebuah berita bertajuk "Gaji PNS Naik hingga 10 Persen" yang diturunkan pada 11 Januari 2012. Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), berita tersebut tentu sebuah kabar gembira buat saya. Tetapi, fokus tulisan ini bukan soal gaji yang secara riil naik tipis itu, melainkan komentar salah satu pembaca terhadap gambar di atas. “tampang-tampangny.. :))” , demikian komentar singkat dari pembaca yang nampaknya bukan PNS itu. Saya kira tidak salah dan berlebihan, kalau kita menyimpulkan bahwa sang komentator, dengan komentar singkatnya itu, memandang remeh mereka, para PNS yang berbaris rapi dengan seragam Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang mereka kenakan. Mungkin, tampang mereka kelihatan bak tampang orang susah di mata sang komentator. Dan, seperti itulah memang  wajah sebagian besar PNS negeri ini. Penampilan mereka tak separlente para anggota dewan, yang konon kolornya saja berharga lima juta rup

Hasil Sensus Penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 mengungkap fakta menarik: persantase Suku Tionghoa di Indonesia mengalami penurunan yang cukup tajam dibanding 80 tahun yang lalu. Pada tahun 2010, persentase Suku Tionghoa mencapai 1,2 persen dari total penduduk Indonesia, menurun tajam jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 1930 dimana saat itu persentase suku Tionghoa mencapai 2,04 persen dari total penduduk Indonesia. Secara absolut, jumlah Suku Tionghoa sebetulnya tidak berkurang. Pada tahun 1930, jumlah Suku Tionghoa di Indonesia mencapai 1,2 juta jiwa. Sementara pada tahun 2010 lalu mencapai 2,8 juta jiwa. Meskipun tidak berkurang, statistik ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 80 tahun terakhir laju pertambahan jumlah suku Tionghoa di Indonesia berlangsung lambat. Terjadi pembauran Tentu ada banyak sebab yang bisa menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Rendahnya angka kelahiran (fertilitas) di kalangan Suku Tionghoa mungkin

Rakyat nampaknya kian tak percaya dengan pemerintahan saat ini. Segala bentuk ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah telah terakumalasi sedemikian rupa hingga memunculkan anggapan bahwa pemerintah saat ini   ‘tukang bohong’ . Makanya, sejumlah kalangan, yang nampaknya tak puas dengan kinerja pemerintahan saat ini, telah menetapkan tahun 2011 lalu sebagai tahun penuh dusta. Karena rakyat tak lagi percaya, alhasil, semua yang datangnya dari pemerintah dianggap sebagai kebohongan. Berbagai klaim pemerintah terkait keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan negeri ini dianggap hanya politik citra yang miskin realita. Meski klaim tersebut dikuatkan dengan data-data statistik, misalnya: turunnya angka kemiskinan dan pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi yang mengesankan; publik tetap saja tak percaya. Bagi mereka, data-data statatistik tersebut sarat rekayasa, hasil tipu-tipu para statistisi pemerintah, hanya ilusi, dan pemoles kebohongan semata. Karenanya, Badan Pusat

Belakangan ini, semakin banyak saja spesies ikan yang muncul di senayan sana. Ada ikan salmon ( intelektual kagetan asal ngomong ), ikan teri asin ( intelektual kagetan teriak sana-sini ), dan juga ikan piranha ( pikiran dan pembicaraan suka berbeda ). Uniknya, ikan-ikan ini saling serang dengan berbagai statement yang saling mendiskreditkan satu-satu sama lain. Maka, terjadilah yang namanya kegaduhan politik. Sesuatu yang sebetulnya sama sekali tidak produktif dan menunjukkan rendahnya kualitas mereka sebagai legislator. Sejatinya, mereka yang katanya terhormat itu dipilih oleh rakyat bukan untuk menjadi ikan yang saling serang. Terlebih lagi mereka dipilih melalui proses demokrasi─pemilu─yang menelan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, mereka, yang kebanyakan malas itu, juga digaji dengan gaji yang tidak sedikit serta mendapat fasilitas yang super lux . Idealnya, ini semua berkorelasi positif dengan kinerja mereka dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan dari lemba

Kita adalah bangsa komunal yang patrilinear. Karenanya, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara kita selalu butuh figur yang bisa menjadi panutan ( role model )   untuk ditiru dan diteladani, yang bisa menginspirasi dan memotivasi. Di kancah nasional, figur seperti itu semakin langka dan kian sulit dijumpai. Kalau dulu kita punya banyak negarawan seperti  Bung Karno dan Bung Hatta, serta tokoh-tokoh perjuangan lainnya yang bisa dijadikan panutan, ditiru, dan diteladani, saat ini kita mengalami krisis tokoh yang bisa dianggap sebagai negarawan. Para elite   dan pemimpin kita kebanyakan tidak bisa lagi jadi panutan. Rakyat sudah bosan dengan berbagai kebohongan, korupsi, hukum yang tidak berpihak dan hanya garang untuk rakyat kecil, serta segala hal menyangkut ketidakbecusan mereka dalam mengurus negeri ini. Tidak heran kalau belakangan ini muncul wacana bahwa negara sedang dalam kondisi  auto pilot . Tentu tidak semua elite dan pemimpin di negeri ini tak dapat dijadikan

Sesuai judulnya, fokus dari tulisan ini adalah bahasan mengenai perbedaan antara perempuan Jepang dan perempuan Indonesia. Tentu ada banyak perbedaan di antara keduanya. Dari sekian banyak perbedaan itu, tulisan ini mencoba mengulas perbedaan antara perempuan Jepang dan Indonesia dalam hal menikah dan memiliki anak. Perbedaan antara perempuan Jepang dan Indonesia dalam hal menikah dan memiliki anak tentu tidak lepas dari pengaruh posisi kedua negara, yang satu sebagai negara maju (Jepang) dan satunya lagi sebagai negara berkembang atau dunia ketiga (Indonesia). Secara rata-rata, perempuan Jepang sudah pasti well educated jika dibandingkan dengan perempuan Indonesia. Kondisi ini tentu sangat memengaruhi perbedaan paradigma atau cara pandang perempuan kedua negara terhadap yang namanya menikah dan memiliki anak. Enggan buru-buru menikah Secara tradisional, umur menikah ( marriage age ) perempaun Jepang adalah antara 23 sampai dengan 25 tahun. Di Jepang, perempuan yang belum

Tahun ini, pemerintah berencana menaikkan cukai tembakau sebesar 12,2 persen. Selain untuk mencegah peredaran rokok dan cukai ilegal serta menggenjot penerimaan pemerintah, tujuan  langkah ini diambil adalah untuk mengurangi tingkat konsumsi rokok penduduk negeri ini yang memang masih sangat tinggi. Langkah menaikkan tarif cukai tembakau untuk mengurangi konsumsi rokok sebetulnya kurang efektif. Karena, kebiasaan merokok adalah sesuatu yang adiktif, dan orang akan berhenti merokok karena kesadaran, bukan karena harganya yang menjadi sediki lebiht mahal. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan BPS pada tahun 2007 menunjukkan bahwa secara rata-rata penguluaran untuk rokok mencapai 12,4 persen dari total pengeluaran setiap penduduk Indonesia setiap bulannya, nomor dua setelah pengeluaran untuk padi-padian (19 persen). Bahkan, pengeluaran untuk rokok ternyata lebih tinggi tiga kali lipat dibanding pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. Dan data ini saya kir